Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Eksi4202 Aturan Pajak Dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak dan kunci jawabannya kami posting dan bagikan untuk Anda Mahasiswa UT jurusan Ilmu Hukum yang ketika ini sedang menempuh pendidikannya di semester 3. Pada artikel kami yang lalu, kamipun telah mengembangkan Soal UT Ilmu Hukum Semester 2 lengkap, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4332 Hukum Administrasi Negara yang juga sanggup Anda pelajari.
Sekarang ini sudah mulai memasuki pertemuan terakhir dalam aktivitas pembelajaran di Universitas Terbuka. Kita tahu bahwa dalam aktivitas pembelajaran di UT, tutorial hanya dilaksanakan sebanyak delapan kali saja dalam satu semesternya. Dengan pertemuan yang singkat tersebut tentunya Anda selaku Mahasiswa juga sangat merasa kurang dalam membahas materi-materinya dengan Dosen atau Tutor Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
Dalam aktivitas tutorial tidak menjamin Anda bisa menguasasi semua materi yang ada, apalagi kita tahu bahwa aktivitas tutorial hanya dilaksanakan delapan kali saja. Maka dari itu Mahasiswa di tuntut untuk berguru sanggup berdiri diatas kaki sendiri di rumah. Dalam belajarpun harus punya taktik dalam mengatur waktu, alasannya kita tahu mata kuliah yang ada tidak hanya satu saja.
A. Penyidikan pajak
B. Penyelidikan pajak
C. Penelitian pajak
D. Pengawasan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka
2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak yakni ….
A. adanya kontrapretasi eksklusif yang didapat
B. tidak harus didasarkan undang-undang
C. sifatnya sanggup dipaksakan
D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya sanggup dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang eksklusif sanggup dirasakan oleh pemungut pajak.
3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.
4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan pertolongan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
A. perlindungan
B. kepentingan
C. daya pikul
D. asuransi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan pertolongan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak
5) Pemeriksaan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A. Kantor
B. Lapangan
C. Rutin
D. Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak
6) Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B. subjek pajak, objek pajak, aturan pajak
C. tarif pajak, aturan pajak, wajib pajak
D. wajib pajak, objek pajak, aturan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)
7) Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan sehabis ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan sempurna pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A. STP
B. SKPKB
C. SKPKBT
D. Surat Teguran
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar alasannya STP bukan merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak
8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap yakni ….
A. Pajak Penghasilan (PPh)
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D. Bea Meterai
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku hingga sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.
9) PT. INSERT yakni Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 yakni sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 yakni sebesar ….
A. Rp 34.750.000,00
B. Rp 29.750.000,00
C. Rp 24.500.000,00
D. Rp 6.150.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya tidak tepat
Perhitungan PPh terutang yakni sebagai berikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00
10) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A. ditolak
B. tidak mengajukan permohonan keberatan
C. diterima
D. diterima sebagian
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.
11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke ….
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Agung
C. PTUN
D. Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda Benar alasannya Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak
12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A. Rp 11.950.000,00
B. Rp 12.220.000,00
C. Rp 13.200.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00
13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil kalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A. tetap
B. degresif
C. progresif
D. Proporsional
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, tariff degresif yakni tarif pajak yang persentasenya semakin kecil kalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil
14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar yakni .....
A. Rp 900.000.000,00
B. Rp 750.000.000,00
C. Rp 15.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
Jawab:
A. Jawaban Anda benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00
15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai perjuangan tanaman hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, jawaban animo kemarau yang berkepanjangan perjuangan Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak tanaman yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 yakni sebesar …
A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil alasannya mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00
16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim perempuan dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh laba higienis (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar yakni sebesar …
A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00
17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk dipakai yakni .....
A. Penafsiran Sosiologis
B. Penafsiran A Contrario
C. Penafsiran Otentik
D. Penafsiran Historis
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya Penafsiran a contrario yakni penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu tragedi yang terjadi dengan tragedi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan aturan pajak juga tidak diperbolehkan alasannya akan merugikan Wajib Pajak dan menjadikan ketidakpastian dalam aturan yang sudah terang mengaturnya
18) Persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 yakni persyaratan ….
A. subjektif
B. objektif
C. preventif
D. persuasif
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya persyaratan objektif yakni persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya
19) Tujuan utama pemerintah melaksanakan reformasi pajak yakni ….
A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B. pajak sebagai suplemen sumber dana pembangunan
C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.
20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 yakni ….
A. jangka waktu pajak
B. bab tahun pajak
C. asa pajak
D. tahun pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, masa pajak yakni Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007
21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya memakai ….
A. tahun 2008
B. tahun 2009
C. terserah Wajib Pajak
D. terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 alasannya enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.
22) Bapak Haji Hamdani mempunyai perjuangan dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak alasannya beliau mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani yakni sebesar ….
A. Rp 6.000.000,00
B. Rp 10.500.000,00
C. Rp 13.000.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00
23) Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara ….
A. paling singkat 3 bulan
B. paling singkat 6 bulan
C. paling usang 4 tahun
D. paling usang 6 tahun
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan
24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa :.....
A. bunga 2%
B. bunga 2% per bulan
C. denda sebesar 50%
D. kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar 50%.
25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Pajak ….
A. reklame
B. penerangan jalan
C. materi bakar kendaraan bermotor
D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
26) Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C. pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D. pidana penjara paling usang 6 tahun.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana penjara paling usang 6 tahun
27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak yakni merupakan ….
A. fungsi surat ketetapan pajak
B. manfaat akreditasi pengusaha kena pajak
C. syarat NPWP
D. fungsi NPWP
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.
28) Penghapusan NPWP sanggup dilakukan dalam hal ….
A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B. perempuan kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C. Wajib Pajak tubuh telah dibubarkan secara resmi
D. A, B, dan C benar semua
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya A, B, dan C benar semua
29) Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A. bunga 2% sebulan
B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C. bunga 4% sebulan
D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.
30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni ….
A. tanggal 10 bulan takwim berikutnya
B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C. 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan
D. tanggal 15 bulan takwim berikutnya
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan
31) Dasar aturan yang mengatur perihal keberatan yakni ….
A. Pasal 25 UU KUP 2007
B. Pasal 27 UU KUP 2007
C. Pasal 28 UU KUP 2007
D. Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007
32) Surat yang dipakai untuk memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman manajemen dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah yakni surat ….
A. Tagihan Pajak Daerah
B. Pemberitahuan Pajak Daerah
C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yakni surat ketetapan pajak yang memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
33) Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A. Pemerintah Daerah
B. Pemerintah Pusat
C. Kabupaten
D. Negara
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
34) Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A. With Holding System
B. Self Assessment System
C. Official Assessment
D. Regulerend System
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni sistem pemungutan pajak Official Assessment.
35) Cara perhitungan Retribusi Daerah yakni dengan memakai rumus sebagai berikut ….
A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi kawasan yakni Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
36) Metode investigasi yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses investigasi pajak yakni metode ….
A. Vouching
B. Konfirmasi
C. Langsung
D. Tidak Langsung
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak yakni ….
A. Jaksa
B. Kepolisian
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38) Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus yakni ....
A. Peradilan Pajak
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Peradilan Administrasi Murni
D. Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus yakni Administrasi Tidak Murni
39) Orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A. Wakil Wajib Pajak
B. Konsultan Pajak
C. Kuasa Wajib Pajak
D. Penanggung Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak yakni orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak yakni : ….
A. Menteri Keuangan
B. Pengadilan Pajak
C. Kepala KPP
D. Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak
41) Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang ….
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 24 bulan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, semenjak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang 12 bulan.
42) Dasar aturan yang mengatur perihal investigasi pajak yakni ….
A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 perihal perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka investigasi pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A. paling usang 6 bulan semenjak permintaan disampaikan.
B. paling usang 4 bulan semenjak permintaan disampaikan
C. paling usang 3 bulan semenjak permintaan disampaikan
D. paling usang 1 bulan semenjak permintaan disampaikan
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling usang 1 (satu) bulan semenjak permintaan disampaikan
44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, sanggup dilakukan atas permintaan dari ….
A. Direktur Jenderal Pajak
B. Kepolisian
C. Menteri Keuangan
D. Penyidik Pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan sanggup terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sanggup menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling usang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak tanggal surat permintaan.
45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
A. Jasa Umum
B. Jasa Usaha
C. Perizinan Tertentu
D. Daerah Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni jenis dari Retribusi Jasa Usaha.
Cukup sekian ulasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak dan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet di rumah, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi UAS yang tak usang lagi akan dilaksanakan. Pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami di halaman Contact, terima kasih.
Sekarang ini sudah mulai memasuki pertemuan terakhir dalam aktivitas pembelajaran di Universitas Terbuka. Kita tahu bahwa dalam aktivitas pembelajaran di UT, tutorial hanya dilaksanakan sebanyak delapan kali saja dalam satu semesternya. Dengan pertemuan yang singkat tersebut tentunya Anda selaku Mahasiswa juga sangat merasa kurang dalam membahas materi-materinya dengan Dosen atau Tutor Anda.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4210 Hukum Lingkungan
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301 Hukum Telematika
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan
Dalam aktivitas tutorial tidak menjamin Anda bisa menguasasi semua materi yang ada, apalagi kita tahu bahwa aktivitas tutorial hanya dilaksanakan delapan kali saja. Maka dari itu Mahasiswa di tuntut untuk berguru sanggup berdiri diatas kaki sendiri di rumah. Dalam belajarpun harus punya taktik dalam mengatur waktu, alasannya kita tahu mata kuliah yang ada tidak hanya satu saja.
Soal UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
Nah disini kami mengembangkan untuk Anda Soal UT Ilmu Hukum yang mana semua soal-soalnya sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. dan semua soal-soal ini bersumber dari situs UT yang tentunya dengan kata lain, soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan dan sudah diprediksi, jadi silahkan Anda pelajari ya.Soal UT EKSI4202 Hukum Pajak
1. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalahA. Penyidikan pajak
B. Penyelidikan pajak
C. Penelitian pajak
D. Pengawasan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka
2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak yakni ….
A. adanya kontrapretasi eksklusif yang didapat
B. tidak harus didasarkan undang-undang
C. sifatnya sanggup dipaksakan
D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya sanggup dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang eksklusif sanggup dirasakan oleh pemungut pajak.
3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.
4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan pertolongan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
A. perlindungan
B. kepentingan
C. daya pikul
D. asuransi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan pertolongan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak
5) Pemeriksaan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A. Kantor
B. Lapangan
C. Rutin
D. Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak
6) Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B. subjek pajak, objek pajak, aturan pajak
C. tarif pajak, aturan pajak, wajib pajak
D. wajib pajak, objek pajak, aturan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)
7) Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan sehabis ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan sempurna pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A. STP
B. SKPKB
C. SKPKBT
D. Surat Teguran
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar alasannya STP bukan merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak
8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap yakni ….
A. Pajak Penghasilan (PPh)
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D. Bea Meterai
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku hingga sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.
9) PT. INSERT yakni Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 yakni sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 yakni sebesar ….
A. Rp 34.750.000,00
B. Rp 29.750.000,00
C. Rp 24.500.000,00
D. Rp 6.150.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya tidak tepat
Perhitungan PPh terutang yakni sebagai berikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00
10) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A. ditolak
B. tidak mengajukan permohonan keberatan
C. diterima
D. diterima sebagian
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.
11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke ….
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Agung
C. PTUN
D. Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda Benar alasannya Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak
12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A. Rp 11.950.000,00
B. Rp 12.220.000,00
C. Rp 13.200.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00
13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil kalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A. tetap
B. degresif
C. progresif
D. Proporsional
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, tariff degresif yakni tarif pajak yang persentasenya semakin kecil kalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil
14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar yakni .....
A. Rp 900.000.000,00
B. Rp 750.000.000,00
C. Rp 15.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
Jawab:
A. Jawaban Anda benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00
15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai perjuangan tanaman hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, jawaban animo kemarau yang berkepanjangan perjuangan Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak tanaman yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 yakni sebesar …
A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil alasannya mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00
16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim perempuan dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh laba higienis (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar yakni sebesar …
A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00
17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk dipakai yakni .....
A. Penafsiran Sosiologis
B. Penafsiran A Contrario
C. Penafsiran Otentik
D. Penafsiran Historis
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya Penafsiran a contrario yakni penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu tragedi yang terjadi dengan tragedi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan aturan pajak juga tidak diperbolehkan alasannya akan merugikan Wajib Pajak dan menjadikan ketidakpastian dalam aturan yang sudah terang mengaturnya
18) Persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 yakni persyaratan ….
A. subjektif
B. objektif
C. preventif
D. persuasif
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya persyaratan objektif yakni persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya
19) Tujuan utama pemerintah melaksanakan reformasi pajak yakni ….
A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B. pajak sebagai suplemen sumber dana pembangunan
C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.
20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 yakni ….
A. jangka waktu pajak
B. bab tahun pajak
C. asa pajak
D. tahun pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, masa pajak yakni Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007
21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya memakai ….
A. tahun 2008
B. tahun 2009
C. terserah Wajib Pajak
D. terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 alasannya enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.
22) Bapak Haji Hamdani mempunyai perjuangan dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak alasannya beliau mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani yakni sebesar ….
A. Rp 6.000.000,00
B. Rp 10.500.000,00
C. Rp 13.000.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00
23) Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara ….
A. paling singkat 3 bulan
B. paling singkat 6 bulan
C. paling usang 4 tahun
D. paling usang 6 tahun
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan
24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa :.....
A. bunga 2%
B. bunga 2% per bulan
C. denda sebesar 50%
D. kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar 50%.
25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Pajak ….
A. reklame
B. penerangan jalan
C. materi bakar kendaraan bermotor
D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
26) Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C. pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D. pidana penjara paling usang 6 tahun.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau akreditasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana penjara paling usang 6 tahun
27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak yakni merupakan ….
A. fungsi surat ketetapan pajak
B. manfaat akreditasi pengusaha kena pajak
C. syarat NPWP
D. fungsi NPWP
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.
28) Penghapusan NPWP sanggup dilakukan dalam hal ….
A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B. perempuan kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C. Wajib Pajak tubuh telah dibubarkan secara resmi
D. A, B, dan C benar semua
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya A, B, dan C benar semua
29) Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A. bunga 2% sebulan
B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C. bunga 4% sebulan
D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.
30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni ….
A. tanggal 10 bulan takwim berikutnya
B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C. 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan
D. tanggal 15 bulan takwim berikutnya
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan
31) Dasar aturan yang mengatur perihal keberatan yakni ….
A. Pasal 25 UU KUP 2007
B. Pasal 27 UU KUP 2007
C. Pasal 28 UU KUP 2007
D. Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007
32) Surat yang dipakai untuk memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman manajemen dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah yakni surat ….
A. Tagihan Pajak Daerah
B. Pemberitahuan Pajak Daerah
C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yakni surat ketetapan pajak yang memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
33) Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A. Pemerintah Daerah
B. Pemerintah Pusat
C. Kabupaten
D. Negara
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
34) Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A. With Holding System
B. Self Assessment System
C. Official Assessment
D. Regulerend System
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni sistem pemungutan pajak Official Assessment.
35) Cara perhitungan Retribusi Daerah yakni dengan memakai rumus sebagai berikut ….
A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi kawasan yakni Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
36) Metode investigasi yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses investigasi pajak yakni metode ….
A. Vouching
B. Konfirmasi
C. Langsung
D. Tidak Langsung
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak yakni ….
A. Jaksa
B. Kepolisian
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38) Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus yakni ....
A. Peradilan Pajak
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Peradilan Administrasi Murni
D. Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus yakni Administrasi Tidak Murni
39) Orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A. Wakil Wajib Pajak
B. Konsultan Pajak
C. Kuasa Wajib Pajak
D. Penanggung Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak yakni orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak yakni : ….
A. Menteri Keuangan
B. Pengadilan Pajak
C. Kepala KPP
D. Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak
41) Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang ….
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 24 bulan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, semenjak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang 12 bulan.
42) Dasar aturan yang mengatur perihal investigasi pajak yakni ….
A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 perihal perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka investigasi pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A. paling usang 6 bulan semenjak permintaan disampaikan.
B. paling usang 4 bulan semenjak permintaan disampaikan
C. paling usang 3 bulan semenjak permintaan disampaikan
D. paling usang 1 bulan semenjak permintaan disampaikan
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling usang 1 (satu) bulan semenjak permintaan disampaikan
44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, sanggup dilakukan atas permintaan dari ….
A. Direktur Jenderal Pajak
B. Kepolisian
C. Menteri Keuangan
D. Penyidik Pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan sanggup terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sanggup menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling usang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak tanggal surat permintaan.
45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
A. Jasa Umum
B. Jasa Usaha
C. Perizinan Tertentu
D. Daerah Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni jenis dari Retribusi Jasa Usaha.
Download Soal UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
Untuk memudahkan Anda dalam menyimpan soal-soal di atas dalam bentuk dokumen, kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang bisa Anda unduh eksklusif di link berikut ini.Cukup sekian ulasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak dan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet di rumah, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi UAS yang tak usang lagi akan dilaksanakan. Pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami di halaman Contact, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar