Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Hkum4201 Aturan Tata Negara Dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara disertai dengan kunci jawabannya kami share untuk teman-teman Mahasiswa pelajari nantinya sebelum UAS dilaksanakan. Pada artikel sebelumnyapun kami telah menyebarkan Soal UT Ilmu Hukum Semester 3 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4210 Hukum Lingkungan yang sanggup Anda lihat juga tentunya alasannya mata kuliah tersebut berada di semester 3 ini.
Teman-teman sekalian kita semua tahu bahwa tak lama lagi Anda akan menghadapai Ujian Akhir Semester atau UAS. Dimana nilai UAS ini ialah salah satu nilai yang diperhitungkan dalam kelulusan mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Tentunya semua Mahasiswa ingin mendapat nilai yang terbaik, sehingga sanggup lulus sempurna waktunya. Namun semua itu harus diperjuangkan dengan mencar ilmu yang giat. Nah dalam belajarpun Anda haruslah punya strategi, jangan hingga Anda fokus mencar ilmu pada satu modul kuliah saja, semestera yang lainnya Anda abaikan.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ialah hal yang penting dan harus Anda lakukan. Mengingat waktu yang sudah mendekati dengan UAS. Anda harus benar-benar ulet dalam belajar. Nah salah satunya ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
A. staats in beweging
B. staats in rust
C. staats recht
D. administrative
Jawab:
Jawaban A.benar, alasannya staats in beweging (bahasa Belanda) artinya negara dalam keadaan bergerak
2. Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan HukumTata Usaha Negara antara lain sanggup dijelaskan sebagai berikut....
A. HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
B. HTUN mendistrubusikan kekuasaan negara
C. HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
D. HTUN mengatur tata pembagian kekuasaan
Jawab:
Jawaban A. Benar Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan kondisi statis A. Benar HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
3.
A. sistem politik di Indonesia
B. organisasi dan sistem pemerintahan
C. HTN positif di Indonesia
D. Lembaga-lembaga negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, alasannya Hukum Tata Negara meliputi aturan yang berlaku di suatu negara pada dikala itu
4.
A. aturan publik
B. aturan privat
C. aturan manajemen negara
D. aturan positif
Jawab:
Jawaban aturan positif mengatur pokok persolan yang dibahas dalam Hukum Tata Negara jawaban
5.
A. undang-undang
B. Pancasila
C. yurisprodensi
D. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Jawab:
Jawaban B. benar, alasannya sebagai sumber aturan formal alasannya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber aturan RI (Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR III/MPR/2000 Pancasila sebagai sumber aturan RI
6. Hubungan Proklamasi dengan Hukum Tata Negara, antara lain....
A. Proklamasi sumber aturan materiil HTN
B. HTN untuk memperkuat Proklamasi
C. Proklamasi sumber aturan formal HTN
D. HTN sebagai sumber Proklamasi
Jawab:
C. benar, proklamasi sumber aturan hukum formal bagi aturan tata negara
7. Undang-undang Dasar 1945 memuat jumlah pasal yang relatif sedikit, alasannya mengatut hal-hal yang pokok, Undang-Undang Dasar mempunyai kekuatan internal kearah memperkuat nilai....
A. positif
B. normatif
C. fleksibelitas
D. positif
Jawab:
benar, nilai fleksibilitas, sifat aturan yang dimiliki oleh UUD, dimana Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal yang sifat pokok-pokok saja tetapi gampang mengingikuti perkembagan zaman atau tidak lekas usang
8. Teori negara aturan memperlihatkan bahwa negara berada di atas hukum....
A. aturan di bawah kekuasaan negara
B. aturan sumber dari kebiasaan
C. negara di bawah kekuasaan hukum
D. aturan merujuk harapan manusia
Jawab:
Jawaban C. benar, aturan mempunyai kekuasaan tertinggi berdasar teori negara hukum
9. Teori negarahukum memperlihatkan bahwa....
A. negara berada di atas hukum
B. negara merupakan harapan manusia
C. aturan sumber dari kekuasaan
D. aturan di bawah kekuasaan negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, alasannya aturan bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
10. Konsepsi trias politika pada sistem aturan tata negara kita ternyata....
A. dinyatakan sebagai semangat pikiran liberalisme
B. dipertentangkan dengan negara kekuasaan
C. tidak secara utuh dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945
D. tidak dipakai alasannya dasar filsafatnya berbeda
Jawab:
Jawaban C. benar trias politika tidak dianut secara utuh dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya tidak pemisaahan kekuasaan tetapi berdasarkan merupakan pembagian kekuasaan
11. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR/Parlemen dilihat dari aspek demokrasinya mempunyai arti bahwa....
A. dewan perwakilan rakyat intinya juga merupakan forum pengawas
B. dewan perwakilan rakyat tidak lepas dari pengawasan rakyat
C. dewan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat ikut menjalankan kebijakan pemerintahan
D. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan rakyat
Jawab:
Jawaban A, alasannya dewan perwakilan rakyat intinya juga merupakan forum pengawas dari sisi fungsi
12. Untuk menjadi anggota House of Commons, prosesnya dilakukan dengan.....
A. diputuskan dalam sidang
B. diusulkan oleh Haouse of Lords
C. dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
D. ditunjuk oleh raja
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
13. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar gres yang bersifat tetap guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah....
A. komite nasional
B. MPRS
C. Konstituante
D. Presiden bersama DPR
Jawab:
Jawaban C.benar alasannya forum yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar gres yang bersifat tetap guna menggantikan UUDS 1950 pada waktu itu
14. Dalam rangka melaksanakan kiprah pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, anggota-anggota dewan perwakilan rakyat dikelompokkan ke dalam....
A. Komisi-komisi
B. Badan pekerja
C. Fraksi-fraksi
D. Panitia
Jawab:
C. benar, alasannya fraksi-fraksi perwakilan dari beberapa parpol yang duduk DPR
15. Pada tahun 1997 diselenggarakan pemilihan umum keenam masa Orde Baru, yang dasar hukumnya sama dengan pemilihan umum sebelumnya.akan tetapi, dasar aturan penyusunan keanggoataan dewan perwakilan rakyat memakai dasar aturan yang berbeda sebelumnya. Undang-Undang gres dimaksud adalah....
A. UU No. 1 Tahun 1980
B. UU No. 2 Tahun 1980
C. UU No. 5 Tahun 1995
D. UU No. 5 Tahun 1975
Jawab:
Jawaban A, alasannya 15.UU No. 15 tahun 1969 perihal pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971
16. Jika perkembangan kebutuhan menghendaki penambahan atau pengurangan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat maka yang lebih dahulu harus mengubah....
A. Undang-undangnya
B. Tata Tertib DPR
C. Ketetapan MPR nya
D. Pasal-pasal perihal dewan perwakilan rakyat dalam UUD
Jawab:
Jawaban B, alasannya tata tertib dewan perwakilan rakyat mengatur perihal prosedur kerja DPR
17. Berikut ini ialah kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),....
A. anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPR
B. seluruh anggota DPD ialah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. tiap provinsi di Indonesia mempunyai empatanggota DPD
D. anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Jawab:
Jawaban D, benar anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
18. Salah satu kiprah Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas.....
A. memberi pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas RUU APBN
B. mengajukan RUU kepada dewan perwakilan rakyat terkait kekerabatan luar negeri
C. melaksanakan pengawasan atas kinerja DPR
D. membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
Jawab:
Jawaban A, alasannya RUU APBN berasal dari pemerintah sementara dewan perwakilan rakyat memperlihatkan pertimbangan, masukan atau menyetujui dan menolaknya
19. Berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat, badanpemegang kedaulatan negara adalah....
A. Pemerintah
B. Presiden bantu-membantu menteri-menteri
C. Menteri-menteri yang dipimpin Perdana Menteri
D. Pemerintah bantu-membantu Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban D. benar, pemerintah bantu-membantu Dewan Perwakilan Rakyat
20. Negara RepublikIndonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, karena....
A. Presiden mempunyai kekuasaan nominal
B. Presiden mempunyai keuasaan riil
C. Presiden mempunyai kekuasaan nominal dan riil
D. Presiden berkedudukan sebagai lambang
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya pada dikala berlakunya negara republik Indonesia berdasar UUD1945 berdasarkan sistem pemerintahan presidensial Presiden mempunyai kekuasaan baik nominal maupun riil
21. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikatapabila Presiden berhalangan tetap langkah yang dilakukan, maka diisi
A. Wapres dan Menteri-menterinya
B. Perdana Menteri
C. Pemilihan Presiden baru
D. Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya berdasarkan UUKRIS apabila presiden berhalangan tetap maupun tidak tetap sanggup diadakan pemilihan presiden baru
22. Menteri-menteri dalam menjalankan kiprah pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab kepada Presiden, sedang berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar Sementara, menteri-menteri bertanggungjawab kepada....
A. Perdana menteri
B. pemerintah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban A, alasannya perdana menteri sebagai penyelenggaraan pemerintahan padasistem kabinet parlementer
23. Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang....
A. otoriter
B. stabil
C. demokratis
D. kuat
Jawab:
Jawaban A. benar, sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang diktatorial pemerintahan yang sewenang-wenang
24. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi ialah sebagai....
A. tujuan
B. alat
C. hasil utama
D. dasar
Jawab:
Jawaban B, alasannya pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum ialah sebagai sarana atau alat bukan tujuan
25. Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam ....
A. proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
B. proses dalam pemilihan anggota partai
C. prosedur penentuan jabatan di forum negara
D. proses penentuan anggota KPU
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya pemilihan umum sebagai wujud proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
26. Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara intinya pemilih memilih
A. partai politik
B. orang-orang partai
C. orang yang paling kuat di kawasan pemilihan
D. orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung
Jawab:
Jawaban D, alasannya yang menentukan orang yang mewakili ialah partai
27. Perwakilan distrik cenderung ke arah sistem....
A. penyederhanaan partai
B. partai tunggal
C. semakin banyaknya partai
D. secara umum dikuasai tunggal
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya penyederhanaan partai merupakan kecenderungan dalam perwakilan distrik
28. Perhitungan bunyi hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat dilakukan oleh....
A. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
B. provinsi
C. Komisi pemilihan umum
D. KPU kabupaten/Kota
Jawab:
Jawaban D.benar, panitia perhitungan bunyi hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR
29. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu I, dalam pelaksanaan demokrasi terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem palementer, berdasar pada....
A. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945
B. Maklumat Pemerintah 14 Oktober 1945
C. Maklumat Pemerintah 3 Oktober 1945
D. Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945
Jawab:
Jawaban A. benar maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 alasannya terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem parlementer
30. Kurang berfungsinya forum legislatif di masa orde barusangat sangat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor ektetnal, faktor eksternal yang dimaksud ialah ....
A. prosedur tata tertib DPR
B. sistem politik yang berlaku
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang
Jawab:
Jawaban B, karen sistem politik yang berlaku pada masa orde Baru merupakan merupakan faktor eksternal yang menyebakan kurang berfungsinya DPR
31. Konsep Rule of Law dan negara aturan mempunyai tujuan yang sama....
A. bahwa Undang-Undang Dasar dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
B. bahwa dalam negara yang berdaulat ialah hukum
C. bahwa aturan merupakan peraturan yang mengikat
D. bahwa Undang-Undang Dasar harus memuat hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban B. benar, bahwa dalam negara yang berdaulat ialah negara hukum
32. Memberikan bunyi dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi insan di bidang ....
A. sosial
B. politik
C. kebudayaan
D. hukum
Jawab:
Jawaban B. benar, bidang politik terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur perihal kebebasan mengeluarkan bunyi atau pendapat
33. Implementasi hak asasi insan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah....
A. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan
C. mengutamakan kepentingan umum
D. mengutamakan kepentingan perorangan
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
34. Menurut Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wapres bersumpah berdasarkan agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan ....
A. MPR atau DPR
B. dewan perwakilan rakyat dan DPD
C. DPD dan MPR
D. Mahkamah Agung dan aksa Agung
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wapres bersumpah berdasarkan agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan MPR
35. Hubungan kolaborasi antara dewan perwakilan rakyat dengan Presiden terjadi dalam....
A. memperlihatkan grasi
B. melaksanakan APBN
C. menciptakan Undang-Undang
D. menetapkan peraturan pemrintah
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya berdasarkan pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah merupakan forum perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daearah merupakan forum perwakilan penyalur ....
A. keanekaragaman aspirasi daerah
B. aspirasi politik
C. aspirasi ormas
D. aspirasi utusan golongan
Jawab:
Jawaban A benar, keanekaragaman aspirasi kawasan merupakan forum perwakilan daerah
37. Hasil pemeriksa Keuangan perihal tanggung jawab penggunaan keuangan negara, diserahkan kepada....
A. MPR
B. DPD
C. DPR
D. Menteri Keuangan
Jawab:
Jawaban A benar, alasannya MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
38. Otonomi kawasan adalah, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi kawasan tersebut ialah sebagai realisasi dari asas....
A. desentarlisasi
B. dekonsenstrasi
C. konsentrasi
D. kiprah pembantuan
Jawab:
Jawaban A. , alasannya desentralisasi ialah asas yang mengatur penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatan kepada kawasan yang lebih rendah tingkatannya
39. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara kesatuan RI, merupakan implementasi dari asas....
A. dekonsenstrasi
B. konsentrasi
C. desentarlisasi
D. kiprah pembantuan
Jawab:
Jawaban C. benar, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam negara kesatuan RI
40. Landasan aturan terbentuknya pemerintahan kawasan sehabis perubahan adalah....
A. UU No. 22 tahun 1999
B. UU No. 5 tahun 1974
C. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)
Jawab:
Jawaban C. benar, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ialah pasal yang mengatur perihal pemerintahan daerah
41. Berikut ialah merupakan hak-hak DPR, kecuali....
A. membentuk peraturan daerah
B. menyatakan pendapat
C. angket
D. interpelasi
Jawab:
Jawaban A. benar, membentuk peraturan kawasan tidak termasuk hak DPR
42. Krisis bernegara yang terjadi berdasarkan Hukum Tata Negara ialah merupakan....
A. konstitusi
B. demokrasi
C. krisis politik
D. idiologi
Jawab:
Jawaban B. benar, dalam berdemokrasi
43. Perubahan konstitusi berdasarkan Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat....
A. pelaksanaan
B. penafsiran
C. daya fleksibilitas
D. idiologi
Jawab:
Jawaban C benar, perubahan konstitusi berdasarkan Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat daya fleksibilitas
44. Pancasila sebagai rechsidee Strateginya diawali pada....
A. tidak pada dikala aturan itu berperan
B. dikala mengonstruksikan hukum
C. kekuatan sistem politik
D. memfungsionalkan forum politik
Jawab:
Jawaban B. benar, Pancasila sebagai rechtsidee strateginya diawali pada dikala mengonstruksikan hukum
45. Kedaulatan aturan memperlihatkan sumbangan pemikiran konseptual bagi....
A. konsepsi negara hukum
B. negara demokrasi
C. teori kedaulatan hukum
D. pengembangan konsepsi negara hukum
Jawab:
Jawaban A.kedaulatan aturan memperlihatkan sumbangan pemikiran konseptual bagi konsepsi negara hukum
46. Amenden dalam UU 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang dilakukan oleh MPR hingga dikala ini dianut berdasarkan teori amendemen yang dianut di negara Anglo Saxon dengan memakai paradigma berikut, kecuali ....
A. perubahan dilakukan pada batang tubuh tidak pada pembukaan
B. pada pasal tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara
C. pasal-pasal yang diamendemenkan masih merupakan bab dari Undang-Undang Dasar aslinya
D. amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
Jawab:
Jawaban D. benar, amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
47. Muatan materi Tata Negara dalam kurikulum tahun 2006 termasuk dalam bahasan materi mata pelajaran ....
A. pendidikan kewarganegaraan
B. pendidikan sosiologi
C. pendidikan antropologi
D. pendidikan politik
Jawab:
Jawaban A benar, dalam materi aturan tata negara termasuk materi matapelajaran pendidikan kewarganegaraan
48. Ruang Lingkup Isi Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi aturan meliputi materi sebagai berikut, kecuali......
A. forum politik
B. konstitusi
C. sistem hukum
D. rule of law (negara hukum)
Jawab:
Jawaban A. benar, forum politik tidak termasuk dalam ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi hukum
49. Jika kompetensi dasardalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, maka indikator sanggup dirumuskan sebagai berikut, kecuali....
A. mendeskripsikan pengertian bangsa
B. menguraikan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa
C. menjelaskan asal mula terjadinya negara
D. menyebutkan tujuan negara
Jawab:
Jawaban D.benar, tujuan negara tidak termasuk dalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat
50. Penilaian efektif dilakukan ketika proses pembelajaran secara kelompok untuk mengobservasi sikap siswa, hal tersebut termasuk....
A. skala sikap
B. rating scale
C. pengamatan perilaku
D. penilaian
Jawab:
Jawaban C, pengamatan sikap merupakan evaluasi melalui observasi
Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara dan Kunci Jawaban. Dengan adanya soal-soal di atas, kami berharap sanggup menjadi materi mencar ilmu yang efektif untuk Anda nantinya dengan itu Anda akan lebih semangat dalam menyiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk menyebarkan pada sahabat yang lainnya, pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Teman-teman sekalian kita semua tahu bahwa tak lama lagi Anda akan menghadapai Ujian Akhir Semester atau UAS. Dimana nilai UAS ini ialah salah satu nilai yang diperhitungkan dalam kelulusan mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Tentunya semua Mahasiswa ingin mendapat nilai yang terbaik, sehingga sanggup lulus sempurna waktunya. Namun semua itu harus diperjuangkan dengan mencar ilmu yang giat. Nah dalam belajarpun Anda haruslah punya strategi, jangan hingga Anda fokus mencar ilmu pada satu modul kuliah saja, semestera yang lainnya Anda abaikan.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4210 Hukum Lingkungan
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301 Hukum Telematika
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan
Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ialah hal yang penting dan harus Anda lakukan. Mengingat waktu yang sudah mendekati dengan UAS. Anda harus benar-benar ulet dalam belajar. Nah salah satunya ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
Soal UT Ilmu Hukum ini sangatlah efektif sekali untuk dipelajari alasannya semua soal-soalnya telah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Dan semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang mana soal-soal ini merupakan soal-soal prediksi yang telah di pilih. Kaprikornus silahkan Anda jadikan materi mencar ilmu Anda sebagai persiapan untuk menghadapi UAS nantinya.Soal UT HKUM4201 Hukum Tata Negara
1. Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan Hukum Tata Usaha Negara dalam keadaan bergerak atau disebut....A. staats in beweging
B. staats in rust
C. staats recht
D. administrative
Jawab:
Jawaban A.benar, alasannya staats in beweging (bahasa Belanda) artinya negara dalam keadaan bergerak
2. Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan HukumTata Usaha Negara antara lain sanggup dijelaskan sebagai berikut....
A. HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
B. HTUN mendistrubusikan kekuasaan negara
C. HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
D. HTUN mengatur tata pembagian kekuasaan
Jawab:
Jawaban A. Benar Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan kondisi statis A. Benar HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
3.
A. sistem politik di Indonesia
B. organisasi dan sistem pemerintahan
C. HTN positif di Indonesia
D. Lembaga-lembaga negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, alasannya Hukum Tata Negara meliputi aturan yang berlaku di suatu negara pada dikala itu
4.
A. aturan publik
B. aturan privat
C. aturan manajemen negara
D. aturan positif
Jawab:
Jawaban aturan positif mengatur pokok persolan yang dibahas dalam Hukum Tata Negara jawaban
5.
A. undang-undang
B. Pancasila
C. yurisprodensi
D. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Jawab:
Jawaban B. benar, alasannya sebagai sumber aturan formal alasannya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber aturan RI (Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR III/MPR/2000 Pancasila sebagai sumber aturan RI
6. Hubungan Proklamasi dengan Hukum Tata Negara, antara lain....
A. Proklamasi sumber aturan materiil HTN
B. HTN untuk memperkuat Proklamasi
C. Proklamasi sumber aturan formal HTN
D. HTN sebagai sumber Proklamasi
Jawab:
C. benar, proklamasi sumber aturan hukum formal bagi aturan tata negara
7. Undang-undang Dasar 1945 memuat jumlah pasal yang relatif sedikit, alasannya mengatut hal-hal yang pokok, Undang-Undang Dasar mempunyai kekuatan internal kearah memperkuat nilai....
A. positif
B. normatif
C. fleksibelitas
D. positif
Jawab:
benar, nilai fleksibilitas, sifat aturan yang dimiliki oleh UUD, dimana Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal yang sifat pokok-pokok saja tetapi gampang mengingikuti perkembagan zaman atau tidak lekas usang
8. Teori negara aturan memperlihatkan bahwa negara berada di atas hukum....
A. aturan di bawah kekuasaan negara
B. aturan sumber dari kebiasaan
C. negara di bawah kekuasaan hukum
D. aturan merujuk harapan manusia
Jawab:
Jawaban C. benar, aturan mempunyai kekuasaan tertinggi berdasar teori negara hukum
9. Teori negarahukum memperlihatkan bahwa....
A. negara berada di atas hukum
B. negara merupakan harapan manusia
C. aturan sumber dari kekuasaan
D. aturan di bawah kekuasaan negara
Jawab:
Jawaban C. Benar, alasannya aturan bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
10. Konsepsi trias politika pada sistem aturan tata negara kita ternyata....
A. dinyatakan sebagai semangat pikiran liberalisme
B. dipertentangkan dengan negara kekuasaan
C. tidak secara utuh dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945
D. tidak dipakai alasannya dasar filsafatnya berbeda
Jawab:
Jawaban C. benar trias politika tidak dianut secara utuh dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya tidak pemisaahan kekuasaan tetapi berdasarkan merupakan pembagian kekuasaan
11. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR/Parlemen dilihat dari aspek demokrasinya mempunyai arti bahwa....
A. dewan perwakilan rakyat intinya juga merupakan forum pengawas
B. dewan perwakilan rakyat tidak lepas dari pengawasan rakyat
C. dewan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat ikut menjalankan kebijakan pemerintahan
D. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan rakyat
Jawab:
Jawaban A, alasannya dewan perwakilan rakyat intinya juga merupakan forum pengawas dari sisi fungsi
12. Untuk menjadi anggota House of Commons, prosesnya dilakukan dengan.....
A. diputuskan dalam sidang
B. diusulkan oleh Haouse of Lords
C. dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
D. ditunjuk oleh raja
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan
13. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar gres yang bersifat tetap guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah....
A. komite nasional
B. MPRS
C. Konstituante
D. Presiden bersama DPR
Jawab:
Jawaban C.benar alasannya forum yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar gres yang bersifat tetap guna menggantikan UUDS 1950 pada waktu itu
14. Dalam rangka melaksanakan kiprah pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, anggota-anggota dewan perwakilan rakyat dikelompokkan ke dalam....
A. Komisi-komisi
B. Badan pekerja
C. Fraksi-fraksi
D. Panitia
Jawab:
C. benar, alasannya fraksi-fraksi perwakilan dari beberapa parpol yang duduk DPR
15. Pada tahun 1997 diselenggarakan pemilihan umum keenam masa Orde Baru, yang dasar hukumnya sama dengan pemilihan umum sebelumnya.akan tetapi, dasar aturan penyusunan keanggoataan dewan perwakilan rakyat memakai dasar aturan yang berbeda sebelumnya. Undang-Undang gres dimaksud adalah....
A. UU No. 1 Tahun 1980
B. UU No. 2 Tahun 1980
C. UU No. 5 Tahun 1995
D. UU No. 5 Tahun 1975
Jawab:
Jawaban A, alasannya 15.UU No. 15 tahun 1969 perihal pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971
16. Jika perkembangan kebutuhan menghendaki penambahan atau pengurangan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat maka yang lebih dahulu harus mengubah....
A. Undang-undangnya
B. Tata Tertib DPR
C. Ketetapan MPR nya
D. Pasal-pasal perihal dewan perwakilan rakyat dalam UUD
Jawab:
Jawaban B, alasannya tata tertib dewan perwakilan rakyat mengatur perihal prosedur kerja DPR
17. Berikut ini ialah kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),....
A. anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPR
B. seluruh anggota DPD ialah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. tiap provinsi di Indonesia mempunyai empatanggota DPD
D. anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Jawab:
Jawaban D, benar anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
18. Salah satu kiprah Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas.....
A. memberi pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas RUU APBN
B. mengajukan RUU kepada dewan perwakilan rakyat terkait kekerabatan luar negeri
C. melaksanakan pengawasan atas kinerja DPR
D. membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
Jawab:
Jawaban A, alasannya RUU APBN berasal dari pemerintah sementara dewan perwakilan rakyat memperlihatkan pertimbangan, masukan atau menyetujui dan menolaknya
19. Berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat, badanpemegang kedaulatan negara adalah....
A. Pemerintah
B. Presiden bantu-membantu menteri-menteri
C. Menteri-menteri yang dipimpin Perdana Menteri
D. Pemerintah bantu-membantu Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban D. benar, pemerintah bantu-membantu Dewan Perwakilan Rakyat
20. Negara RepublikIndonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, karena....
A. Presiden mempunyai kekuasaan nominal
B. Presiden mempunyai keuasaan riil
C. Presiden mempunyai kekuasaan nominal dan riil
D. Presiden berkedudukan sebagai lambang
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya pada dikala berlakunya negara republik Indonesia berdasar UUD1945 berdasarkan sistem pemerintahan presidensial Presiden mempunyai kekuasaan baik nominal maupun riil
21. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikatapabila Presiden berhalangan tetap langkah yang dilakukan, maka diisi
A. Wapres dan Menteri-menterinya
B. Perdana Menteri
C. Pemilihan Presiden baru
D. Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya berdasarkan UUKRIS apabila presiden berhalangan tetap maupun tidak tetap sanggup diadakan pemilihan presiden baru
22. Menteri-menteri dalam menjalankan kiprah pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab kepada Presiden, sedang berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar Sementara, menteri-menteri bertanggungjawab kepada....
A. Perdana menteri
B. pemerintah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab:
Jawaban A, alasannya perdana menteri sebagai penyelenggaraan pemerintahan padasistem kabinet parlementer
23. Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang....
A. otoriter
B. stabil
C. demokratis
D. kuat
Jawab:
Jawaban A. benar, sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang diktatorial pemerintahan yang sewenang-wenang
24. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi ialah sebagai....
A. tujuan
B. alat
C. hasil utama
D. dasar
Jawab:
Jawaban B, alasannya pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum ialah sebagai sarana atau alat bukan tujuan
25. Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam ....
A. proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
B. proses dalam pemilihan anggota partai
C. prosedur penentuan jabatan di forum negara
D. proses penentuan anggota KPU
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya pemilihan umum sebagai wujud proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
26. Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara intinya pemilih memilih
A. partai politik
B. orang-orang partai
C. orang yang paling kuat di kawasan pemilihan
D. orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung
Jawab:
Jawaban D, alasannya yang menentukan orang yang mewakili ialah partai
27. Perwakilan distrik cenderung ke arah sistem....
A. penyederhanaan partai
B. partai tunggal
C. semakin banyaknya partai
D. secara umum dikuasai tunggal
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya penyederhanaan partai merupakan kecenderungan dalam perwakilan distrik
28. Perhitungan bunyi hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat dilakukan oleh....
A. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
B. provinsi
C. Komisi pemilihan umum
D. KPU kabupaten/Kota
Jawab:
Jawaban D.benar, panitia perhitungan bunyi hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR
29. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu I, dalam pelaksanaan demokrasi terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem palementer, berdasar pada....
A. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945
B. Maklumat Pemerintah 14 Oktober 1945
C. Maklumat Pemerintah 3 Oktober 1945
D. Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945
Jawab:
Jawaban A. benar maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 alasannya terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem parlementer
30. Kurang berfungsinya forum legislatif di masa orde barusangat sangat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor ektetnal, faktor eksternal yang dimaksud ialah ....
A. prosedur tata tertib DPR
B. sistem politik yang berlaku
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang
Jawab:
Jawaban B, karen sistem politik yang berlaku pada masa orde Baru merupakan merupakan faktor eksternal yang menyebakan kurang berfungsinya DPR
31. Konsep Rule of Law dan negara aturan mempunyai tujuan yang sama....
A. bahwa Undang-Undang Dasar dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
B. bahwa dalam negara yang berdaulat ialah hukum
C. bahwa aturan merupakan peraturan yang mengikat
D. bahwa Undang-Undang Dasar harus memuat hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban B. benar, bahwa dalam negara yang berdaulat ialah negara hukum
32. Memberikan bunyi dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi insan di bidang ....
A. sosial
B. politik
C. kebudayaan
D. hukum
Jawab:
Jawaban B. benar, bidang politik terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur perihal kebebasan mengeluarkan bunyi atau pendapat
33. Implementasi hak asasi insan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah....
A. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan
C. mengutamakan kepentingan umum
D. mengutamakan kepentingan perorangan
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan
34. Menurut Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wapres bersumpah berdasarkan agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan ....
A. MPR atau DPR
B. dewan perwakilan rakyat dan DPD
C. DPD dan MPR
D. Mahkamah Agung dan aksa Agung
Jawab:
Jawaban A. benar, alasannya berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wapres bersumpah berdasarkan agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan MPR
35. Hubungan kolaborasi antara dewan perwakilan rakyat dengan Presiden terjadi dalam....
A. memperlihatkan grasi
B. melaksanakan APBN
C. menciptakan Undang-Undang
D. menetapkan peraturan pemrintah
Jawab:
Jawaban C. benar, alasannya berdasarkan pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah merupakan forum perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daearah merupakan forum perwakilan penyalur ....
A. keanekaragaman aspirasi daerah
B. aspirasi politik
C. aspirasi ormas
D. aspirasi utusan golongan
Jawab:
Jawaban A benar, keanekaragaman aspirasi kawasan merupakan forum perwakilan daerah
37. Hasil pemeriksa Keuangan perihal tanggung jawab penggunaan keuangan negara, diserahkan kepada....
A. MPR
B. DPD
C. DPR
D. Menteri Keuangan
Jawab:
Jawaban A benar, alasannya MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
38. Otonomi kawasan adalah, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi kawasan tersebut ialah sebagai realisasi dari asas....
A. desentarlisasi
B. dekonsenstrasi
C. konsentrasi
D. kiprah pembantuan
Jawab:
Jawaban A. , alasannya desentralisasi ialah asas yang mengatur penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatan kepada kawasan yang lebih rendah tingkatannya
39. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara kesatuan RI, merupakan implementasi dari asas....
A. dekonsenstrasi
B. konsentrasi
C. desentarlisasi
D. kiprah pembantuan
Jawab:
Jawaban C. benar, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam negara kesatuan RI
40. Landasan aturan terbentuknya pemerintahan kawasan sehabis perubahan adalah....
A. UU No. 22 tahun 1999
B. UU No. 5 tahun 1974
C. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)
Jawab:
Jawaban C. benar, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ialah pasal yang mengatur perihal pemerintahan daerah
41. Berikut ialah merupakan hak-hak DPR, kecuali....
A. membentuk peraturan daerah
B. menyatakan pendapat
C. angket
D. interpelasi
Jawab:
Jawaban A. benar, membentuk peraturan kawasan tidak termasuk hak DPR
42. Krisis bernegara yang terjadi berdasarkan Hukum Tata Negara ialah merupakan....
A. konstitusi
B. demokrasi
C. krisis politik
D. idiologi
Jawab:
Jawaban B. benar, dalam berdemokrasi
43. Perubahan konstitusi berdasarkan Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat....
A. pelaksanaan
B. penafsiran
C. daya fleksibilitas
D. idiologi
Jawab:
Jawaban C benar, perubahan konstitusi berdasarkan Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat daya fleksibilitas
44. Pancasila sebagai rechsidee Strateginya diawali pada....
A. tidak pada dikala aturan itu berperan
B. dikala mengonstruksikan hukum
C. kekuatan sistem politik
D. memfungsionalkan forum politik
Jawab:
Jawaban B. benar, Pancasila sebagai rechtsidee strateginya diawali pada dikala mengonstruksikan hukum
45. Kedaulatan aturan memperlihatkan sumbangan pemikiran konseptual bagi....
A. konsepsi negara hukum
B. negara demokrasi
C. teori kedaulatan hukum
D. pengembangan konsepsi negara hukum
Jawab:
Jawaban A.kedaulatan aturan memperlihatkan sumbangan pemikiran konseptual bagi konsepsi negara hukum
46. Amenden dalam UU 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang dilakukan oleh MPR hingga dikala ini dianut berdasarkan teori amendemen yang dianut di negara Anglo Saxon dengan memakai paradigma berikut, kecuali ....
A. perubahan dilakukan pada batang tubuh tidak pada pembukaan
B. pada pasal tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara
C. pasal-pasal yang diamendemenkan masih merupakan bab dari Undang-Undang Dasar aslinya
D. amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
Jawab:
Jawaban D. benar, amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak
47. Muatan materi Tata Negara dalam kurikulum tahun 2006 termasuk dalam bahasan materi mata pelajaran ....
A. pendidikan kewarganegaraan
B. pendidikan sosiologi
C. pendidikan antropologi
D. pendidikan politik
Jawab:
Jawaban A benar, dalam materi aturan tata negara termasuk materi matapelajaran pendidikan kewarganegaraan
48. Ruang Lingkup Isi Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi aturan meliputi materi sebagai berikut, kecuali......
A. forum politik
B. konstitusi
C. sistem hukum
D. rule of law (negara hukum)
Jawab:
Jawaban A. benar, forum politik tidak termasuk dalam ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi hukum
49. Jika kompetensi dasardalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, maka indikator sanggup dirumuskan sebagai berikut, kecuali....
A. mendeskripsikan pengertian bangsa
B. menguraikan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa
C. menjelaskan asal mula terjadinya negara
D. menyebutkan tujuan negara
Jawab:
Jawaban D.benar, tujuan negara tidak termasuk dalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat
50. Penilaian efektif dilakukan ketika proses pembelajaran secara kelompok untuk mengobservasi sikap siswa, hal tersebut termasuk....
A. skala sikap
B. rating scale
C. pengamatan perilaku
D. penilaian
Jawab:
Jawaban C, pengamatan sikap merupakan evaluasi melalui observasi
Download Soal UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
Soal-soal di atas telah kami siapkan untuk Anda simpan dalam bentuk dokumen pdf yang mana sanggup Anda unduh pribadi melalui link berikut ini.Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara dan Kunci Jawaban. Dengan adanya soal-soal di atas, kami berharap sanggup menjadi materi mencar ilmu yang efektif untuk Anda nantinya dengan itu Anda akan lebih semangat dalam menyiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk menyebarkan pada sahabat yang lainnya, pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar