Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Hkum4405 Aturan Program Perdata Dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata disertai dengan kunci tanggapan kami bagikan untuk Anda teman-teman Mahasiswa UT jurusan Ilmu Hukum yang dikala ini sedang menempuh pendidikan di semester 6 dan tak usang lagi akan melaksanakn kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Pada postingan kami yang lalu, kami telah banyak memposting Soal UT Ilmu Hukum Semester 5, terakhir soal yang kami bagikan ialah Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan yang bisa Anda rekomendasikan untuk teman-teman Anda yang lainnya.
Senang sekali kami bisa kembali untuk menyebarkan Soal UT, tujuan kami memang menawarkan soal-soal UAS Universitas Terbuka sebagai materi mencar ilmu Mahasiswa nantinya. Dimana kita tahu sehabis kegiatan tutorial, Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan UAS. Nilai UAS sendiri sangat menentukan sekali untuk kelulusan teman-teman Mahasiswa. Maka dari itu jangan remehkan kegiatan ujian tersebut.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 Lainnya:
Dan kita tahu pula di Universitas Terbuka kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan tutorial online. Kegiatan pembelajaran ini hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semester. Dari sedikitnya pertemuan tersebut, tentu akan mengharuskan teman-teman Mahasiswa untuk mencar ilmu ekstra di luar kegiatan tutorial. Nah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini kami yakin bisa menjadi solusi untuk Anda nantinya.
a. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber aturan program perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum program yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa ialah .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam aturan program perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menawarkan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas aturan perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam aturan program perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim dilarang menetapkan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas aturan program perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali ialah ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan menilik dan memutus suatu kasus berdasarkan jenis kasus yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur lembaga rei yang memberi hak opsi kepada penggugat menentukan salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam menilik kasus yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur lembaga rei adalah
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam kasus perdata
b. Melindungi objek sanksi biar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat lantaran belum tentu orang yang digugat itu niscaya melaksanakan perbuatan melawan aturan sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR ialah .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam menilik kasus prodeo
c. Tempat somasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan somasi dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang sanggup disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu kasus dan untuk memudahkan memberikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat somasi merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam menilik kasus perdata
b. Dasar somasi dalam kasus perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem aturan common law, contohnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus menerima surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa alasannya ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim sanggup menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan somasi gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat sanggup mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil lantaran beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini merupakan hak penggugat sehabis selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah undangan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak telah mencapai akad pada tahap mediasi, maka hasil akad tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, tanggapan yang sanggup diajukan tergugat ialah …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang investigasi kasus perdata, hal-hal yang harus dibuktikan ialah ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian kasus perdata menduduki daerah terpenting lantaran …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar biar sanggup memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus menandakan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam aturan program perdata wacana siapa yang mendalilkan, maka ia harus menandakan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan ialah ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat perdamaian
b. Hasil akad para pihak yang dituangkan dalam bentuk goresan pena oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi kejadian dan aturan serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum ialah ......
a. Diperbaiki
b. Putusan sanggup ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya aturan Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi lantaran ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya menilik apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya menilik berkas perkara
d. Mahkamah Agung sanggup menilik para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu kasus (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang bergotong-royong tidak berwenang menilik kasus tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi ialah ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh aturan untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh aturan kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya aturan istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang merupakan praktik sanksi riil dalam kasus perdata ialah .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang sanksi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata dan Kunci Jawaban. Untuk bisa lulus dengan predikat baik, tak cukup hanya mengharapkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor saja, lantaran kita tahu bersama bahwa nilai UAS merupakan salah satu nilai yang diperhitungkan dalam menentukan kelulusan. Jangan lupa untuk saling menyebarkan dengan cara share artikel ini. Pertanyaan dan saran silahkans sampaikan pada ami melalui laman Contact, terima kasih.
Senang sekali kami bisa kembali untuk menyebarkan Soal UT, tujuan kami memang menawarkan soal-soal UAS Universitas Terbuka sebagai materi mencar ilmu Mahasiswa nantinya. Dimana kita tahu sehabis kegiatan tutorial, Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan UAS. Nilai UAS sendiri sangat menentukan sekali untuk kelulusan teman-teman Mahasiswa. Maka dari itu jangan remehkan kegiatan ujian tersebut.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4410 Panduan Praktik Pengalaman Beracara
- Contoh Laporan Praktik UT HKUM4410 Panduan Praktik Pengalaman Beracara
Dan kita tahu pula di Universitas Terbuka kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan tutorial online. Kegiatan pembelajaran ini hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semester. Dari sedikitnya pertemuan tersebut, tentu akan mengharuskan teman-teman Mahasiswa untuk mencar ilmu ekstra di luar kegiatan tutorial. Nah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini kami yakin bisa menjadi solusi untuk Anda nantinya.
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
Dengan mempelajari soal-soal ini Anda sudah mewakili keseluruhan materi yang ada pada modul kuliah. Karena memang materi-materinya sudah dipilih dan diprediksi akan keluar pada dikala UAS nantinya. Maka dari itu silahkan pelajari dengan sungguh-sungguh Soal UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini.Soal UT HKUM4405 Hukum Acara Perdata
1. Hukum program perdata ialah ...........a. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber aturan program perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum program yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa ialah .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam aturan program perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menawarkan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas aturan perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam aturan program perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim dilarang menetapkan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas aturan program perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali ialah ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan menilik dan memutus suatu kasus berdasarkan jenis kasus yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur lembaga rei yang memberi hak opsi kepada penggugat menentukan salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam menilik kasus yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur lembaga rei adalah
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam kasus perdata
b. Melindungi objek sanksi biar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat lantaran belum tentu orang yang digugat itu niscaya melaksanakan perbuatan melawan aturan sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR ialah .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam menilik kasus prodeo
c. Tempat somasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan somasi dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang sanggup disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu kasus dan untuk memudahkan memberikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat somasi merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam menilik kasus perdata
b. Dasar somasi dalam kasus perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem aturan common law, contohnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus menerima surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa alasannya ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim sanggup menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan somasi gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat sanggup mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil lantaran beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini merupakan hak penggugat sehabis selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah undangan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak telah mencapai akad pada tahap mediasi, maka hasil akad tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, tanggapan yang sanggup diajukan tergugat ialah …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang investigasi kasus perdata, hal-hal yang harus dibuktikan ialah ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian kasus perdata menduduki daerah terpenting lantaran …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar biar sanggup memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus menandakan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam aturan program perdata wacana siapa yang mendalilkan, maka ia harus menandakan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan ialah ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat perdamaian
b. Hasil akad para pihak yang dituangkan dalam bentuk goresan pena oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi kejadian dan aturan serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum ialah ......
a. Diperbaiki
b. Putusan sanggup ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya aturan Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi lantaran ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya menilik apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya menilik berkas perkara
d. Mahkamah Agung sanggup menilik para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu kasus (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang bergotong-royong tidak berwenang menilik kasus tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi ialah ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh aturan untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh aturan kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya aturan istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang merupakan praktik sanksi riil dalam kasus perdata ialah .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang sanksi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Download Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
Untuk memudahkan Anda dalam menyimpan soal-soal di atas dalam bentuk dokumen, kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang bisa Anda unduh pribadi melalui link berikut ini.Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata dan Kunci Jawaban. Untuk bisa lulus dengan predikat baik, tak cukup hanya mengharapkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor saja, lantaran kita tahu bersama bahwa nilai UAS merupakan salah satu nilai yang diperhitungkan dalam menentukan kelulusan. Jangan lupa untuk saling menyebarkan dengan cara share artikel ini. Pertanyaan dan saran silahkans sampaikan pada ami melalui laman Contact, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar