Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Hkum4406 Aturan Program Pidana Dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda Mahasiswa UT yang tak usang lagi akan mengikuti Ujian Akhir Semester. Pada artikel yang lalu, kami telah membuatkan juga Soal UT Ilmu Hukum Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata yang sanggup Anda pelajari juga, lantaran mata kuliah tersebut juga akan Anda ujiankan nantinya.
Kami tahu bahwa pastinya semua Mahasiswa berharap sanggup mendapatkan nilai terbaik pada UAS nantinya. Dan jikalau sanggup mendapatkan nilai terbaik sudah niscaya sanggup lulus dengan predikat baik. Namun harus kami sampaikan pada Anda bahwa tak sedikit juga teman-teman Mahasiswa yang masih bermasalah setiap semesternya pada nilai-nilainya sehingga mengharuskan mereka mengulang kembali pada semester berikutnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 Lainnya:
Kurangnya persiapan untuk menghadapi UAS menjadi faktor utama Mahasiswa tidak lulus. Maka dari itu kami selalu menekankan untuk Ada berguru yang ulet di rumah lantaran tidak cukup jikalau Anda hanya mengandalkan kegiatan pembelajaran pada dikala tutor saja. Nah berikut ini kami bagikan untuk Anda Soal UT yang mana semua soal-soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
a. Van Bemmelen
b. Van Hattum
c. Simons
d. Wiryono Prodjodikoro
Jawab:
b. benar
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan .............
a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d. Undang-Undang No 10 tahun 2004
Jawab:
a. benar
3. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas ............
a. asas oportunitas
b. asas presumption of innocent
c. asas fair, impartial, impersonal and objective
d. asas equality before the law
Jawab:
c. benar
4. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Barda Nawawi Arief
d. Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawab:
b. benar
5. Penyidikan hanya sanggup dilakukan oleh petugas Polisi Republik Indonesia yang minimal berpangkat .......
a. Sekurang-kurangnya mayor
b. Sekurang-kurangnya sersan
c. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
d. Sekurang-kurangnya AKBP
Jawab:
c. benar
6. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melaksanakan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
a. Pasal 1 angka 1
b. Pasal 1 angka 2
c. Pasal 1 angka 3
d. Pasal 1 angka 4
Jawab:
d. benar
7. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik yaitu ....
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
b. mengadakan tindakan lain berdasarkan aturan yang bertanggung jawab
c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta menyidik tanda pengenal diri
d. mendapatkan laporan atau pengaduan dari seseorang wacana adanya tindak pidana
Jawab:
a. benar
8. Alasan mengapa melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu ....
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melaksanakan lagi tindak pidana
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar
9. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
a. Lilik Mulyadi
b. Andi Hamzah
c. Wirjono Prodjodikoro
d. Muladi
Jawab:
a. benar
10. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik yaitu menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
a. perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
b. pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum
c. penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan embel-embel berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
d. penghentian penyidikan dan penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum
Jawab:
c. benar
11. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali yaitu ............
a. Tunggal
b. Alternatif
c. Subsider
d. Kombinasi
Jawab:
d. benar
12. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali yaitu ........................
a. Notaris
b. Tersangka, keluarganya
c. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Penasehat hukumnya tersangka
Jawab:
a. benar
13. Berikut ini yaitu pernyataan yang sempurna mengenai perbedaan fundamental antara forum praperadilan dan habeas corpus ....
a. suara surat perintah praperadilan yaitu sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib memberikan alasan yang mengakibatkan penahanannya”
b. pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui mekanisme yang sederhana eksklusif dan terbuka sehingga sanggup dipergunakan oleh siapapun
c. pada praperadilan, hakim yang mengadili masalah peradilan menyidik sebelum sidang biasa di pengadilan
d. habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawab:
c. benar
14. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses investigasi pendahuluan yang dilakukan oleh forum praperadilan tersebut juga merupakan potongan dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ..............
a. M. Yahya Harahap
b. Lilik Mulyadi
c. Andi Hamzah
d. Loebby Loqman
Jawab:
d. benar
15. Pencemaran nama baik diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (mengenai pencemaran nama baik) yaitu somasi dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan lantaran ….
a. Perbuatan Perdata
b. Perbuatan tercela pejabat publik
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Perbuatan pegawanegeri penegak aturan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku
Jawab:
d. benar
16. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan berdasarkan penelitian Komisi Hukum Nasional yaitu ....
a. hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
b. tidak semua upaya paksa sanggup diuji hakim
c. hak tersangka, keluarga, atau kuasanya sanggup gugur jikalau masalah pidana telah mulai disidangkan
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar
17. Setelah surat permohonan investigasi praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register masalah praperadilan, pada hari itu juga panitera memberikan seruan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan menyidik perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
a. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
Jawab:
b. benar
18. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) karakter d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh banyak sekali kalangan terutama oleh pakar aturan serta praktisi aturan sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan investigasi praperadilan terutama dengan cara menunda investigasi praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
b. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan terperinci dasar-dasar dan alasannya
c. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam forum praperadilan
d. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila investigasi praperadilan belum jawaban atau belum diputus, ternyata masalah pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan investigasi praperadilan gugur
Jawab:
a. benar
19. Terhadap putusan praperadilan tidak sanggup dimintakan upaya aturan .................
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum
Jawab:
a. benar
20. Hak seorang untuk menerima pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang lantaran ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau lantaran kekeliruan mengenai orangnya atau aturan yang diterapkan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP
Jawab:
c. benar
21. Andi Hamzah mengungkapkan istilah investigasi cepat yang digunakan HIR yaitu ....
a. misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. lichte misdrijven
Jawab:
c. benar
22. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh lantaran semua orang, tanpa diskriminasi, yang melaksanakan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” menyerupai semua orang yang melaksanakan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan sanggup diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro
Jawab:
d. benar
23. Putusan dalam program tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
Jawab:
d. benar
24. Pengembalian benda sitaan dalam program pelanggaran kemudian lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
a. 213
b. 214
c. 215
d. 216
Jawab:
c. benar
25. Pemeriksaan masalah tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar sanggup diputus pada hari itu juga atau mungkin sanggup diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan aturan dalam program investigasi singkat yaitu ....
a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
b. Sifat masalah sederhana
c. Pembuktian dan penerapan aturan mudah
d. Pembuktian aturan sederhana
Jawab:
b. benar
26. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yaitu ....
a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
b. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang menyidik perkara
c. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
d. Hakim
Jawab:
d. benar
27. Dalam hal terdakwa sanggup menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani investigasi di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
a. program investigasi cepat
b. program investigasi singkat
c. program investigasi biasa
d. program masalah pelanggaran kemudian lintas jalan
Jawab:
d. benar
28. Salah satu tahap dalam investigasi sidang yaitu pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak sanggup diterima yaitu ....
a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
b. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
c. Kewenangan mengadili masalah didasarkan pada faktor wilayah aturan suatu pengadilan
d. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
Jawab:
a. benar
29. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat aturan merupakan ....
a. saksi a charge
b. saksi a decharge
c. saksi mahkota
d. kroon getulge
Jawab:
b. benar
30. Hakim memutus masalah berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional yaitu salah satu teori pembuktian, yaitu ....
a. conviction raisonee
b. conviction intime
c. negatief wettelijk bewijstheorie
d. vrije bewijst
Jawab:
a. benar
31. “Hakim dalam waktu bermusyawarah lantaran jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan aturan yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)
Jawab:
b. benar
32. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat
Jawab:
d. benar
33. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan yaitu ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang
Jawab:
a. benar
34. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa lantaran peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan sesudah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang menyidik dan mengadili masalah yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim
Jawab:
c. benar
35. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding berdasarkan ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen
Jawab:
d. benar
36. Tujuan adanya upaya aturan kasasi yaitu .............
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan aturan dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
Jawab:
d. benar
37. Upaya aturan yang hanya sanggup dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya aturan dari kekuasaan Presiden
b. Upaya aturan dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya aturan biasa
d. Upaya aturan luar biasa
Jawab:
d. benar
38. Upaya aturan luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969
Jawab:
a. benar
39. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)
Jawab:
a. benar
40. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Jawab:
d. benar
41. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan forum pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan
Jawab:
d. benar
42. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan pinjaman aturan sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini forum peradilan tidak sanggup mampu bangun diatas kaki sendiri lagi mengakibatkan yaitu keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .................
a. Dipengaruhi oleh tubuh yudikatif
b. Dipengaruhi oleh tubuh legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh tubuh eksekutif
Jawab:
d. benar
43. Yang mengakibatkan pinjaman aturan pada masa orde usang lebih jelek dari pada zaman penjajahan adalah...........
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan forum direktur dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi aturan berdasarkan kekuasaan asing
Jawab:
b. benar
44. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. sistem stelsel pensylvania
b. sistem progresif
c. sistem auburn
d. sistem osborne
Jawab:
d. benar
45. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995
Jawab:
b. benar
Nah itulah artikel yang sanggup kami bagikan untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet supaya Anda mempunyai persiapan dalam megikuti UAS yang tak usang lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk saling membuatkan dengan share artikel ini ke teman-teman kuliah Anda. Jika ada pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Kami tahu bahwa pastinya semua Mahasiswa berharap sanggup mendapatkan nilai terbaik pada UAS nantinya. Dan jikalau sanggup mendapatkan nilai terbaik sudah niscaya sanggup lulus dengan predikat baik. Namun harus kami sampaikan pada Anda bahwa tak sedikit juga teman-teman Mahasiswa yang masih bermasalah setiap semesternya pada nilai-nilainya sehingga mengharuskan mereka mengulang kembali pada semester berikutnya.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4410 Panduan Praktik Pengalaman Beracara
- Contoh Laporan Praktik UT HKUM4410 Panduan Praktik Pengalaman Beracara
Kurangnya persiapan untuk menghadapi UAS menjadi faktor utama Mahasiswa tidak lulus. Maka dari itu kami selalu menekankan untuk Ada berguru yang ulet di rumah lantaran tidak cukup jikalau Anda hanya mengandalkan kegiatan pembelajaran pada dikala tutor saja. Nah berikut ini kami bagikan untuk Anda Soal UT yang mana semua soal-soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
Soal UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
Belajar dengan soal-soal menyerupai ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya, kami yakin akan lebih efektif untuk Anda. Karena dengan berguru menyerupai ini Anda akan lebih sanggup menghemat waktu Anda dalam berguru dan sanggup mencangkup semua mata kuliah. Dan kami sampaikan juga bahwa semua Soal UT Ilmu Hukum ini bersumber dari situs resmi UT yang mana tentunya soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan. Maka dari itu silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh semua soal-soal ini.Soal UT HKUM4406 Hukum Acara Pidana
1. Hukum pidana formal yaitu peraturan yang mengatur bagaimana caranya aturan pidana yang bersifat abnormal itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh mahir aturan pidana yang berjulukan ....a. Van Bemmelen
b. Van Hattum
c. Simons
d. Wiryono Prodjodikoro
Jawab:
b. benar
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan .............
a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d. Undang-Undang No 10 tahun 2004
Jawab:
a. benar
3. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas ............
a. asas oportunitas
b. asas presumption of innocent
c. asas fair, impartial, impersonal and objective
d. asas equality before the law
Jawab:
c. benar
4. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Barda Nawawi Arief
d. Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawab:
b. benar
5. Penyidikan hanya sanggup dilakukan oleh petugas Polisi Republik Indonesia yang minimal berpangkat .......
a. Sekurang-kurangnya mayor
b. Sekurang-kurangnya sersan
c. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
d. Sekurang-kurangnya AKBP
Jawab:
c. benar
6. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melaksanakan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
a. Pasal 1 angka 1
b. Pasal 1 angka 2
c. Pasal 1 angka 3
d. Pasal 1 angka 4
Jawab:
d. benar
7. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik yaitu ....
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
b. mengadakan tindakan lain berdasarkan aturan yang bertanggung jawab
c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta menyidik tanda pengenal diri
d. mendapatkan laporan atau pengaduan dari seseorang wacana adanya tindak pidana
Jawab:
a. benar
8. Alasan mengapa melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu ....
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melaksanakan lagi tindak pidana
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar
9. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
a. Lilik Mulyadi
b. Andi Hamzah
c. Wirjono Prodjodikoro
d. Muladi
Jawab:
a. benar
10. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik yaitu menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
a. perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
b. pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum
c. penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan embel-embel berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
d. penghentian penyidikan dan penyerahan berkas masalah hasil penyidikan kepada penuntut umum
Jawab:
c. benar
11. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali yaitu ............
a. Tunggal
b. Alternatif
c. Subsider
d. Kombinasi
Jawab:
d. benar
12. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali yaitu ........................
a. Notaris
b. Tersangka, keluarganya
c. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Penasehat hukumnya tersangka
Jawab:
a. benar
13. Berikut ini yaitu pernyataan yang sempurna mengenai perbedaan fundamental antara forum praperadilan dan habeas corpus ....
a. suara surat perintah praperadilan yaitu sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib memberikan alasan yang mengakibatkan penahanannya”
b. pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui mekanisme yang sederhana eksklusif dan terbuka sehingga sanggup dipergunakan oleh siapapun
c. pada praperadilan, hakim yang mengadili masalah peradilan menyidik sebelum sidang biasa di pengadilan
d. habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawab:
c. benar
14. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses investigasi pendahuluan yang dilakukan oleh forum praperadilan tersebut juga merupakan potongan dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ..............
a. M. Yahya Harahap
b. Lilik Mulyadi
c. Andi Hamzah
d. Loebby Loqman
Jawab:
d. benar
15. Pencemaran nama baik diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (mengenai pencemaran nama baik) yaitu somasi dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan lantaran ….
a. Perbuatan Perdata
b. Perbuatan tercela pejabat publik
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Perbuatan pegawanegeri penegak aturan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku
Jawab:
d. benar
16. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan berdasarkan penelitian Komisi Hukum Nasional yaitu ....
a. hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
b. tidak semua upaya paksa sanggup diuji hakim
c. hak tersangka, keluarga, atau kuasanya sanggup gugur jikalau masalah pidana telah mulai disidangkan
d. Semua jawaban benar
Jawab:
d. benar
17. Setelah surat permohonan investigasi praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register masalah praperadilan, pada hari itu juga panitera memberikan seruan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan menyidik perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
a. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
Jawab:
b. benar
18. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) karakter d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh banyak sekali kalangan terutama oleh pakar aturan serta praktisi aturan sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan investigasi praperadilan terutama dengan cara menunda investigasi praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
b. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan terperinci dasar-dasar dan alasannya
c. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam forum praperadilan
d. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila investigasi praperadilan belum jawaban atau belum diputus, ternyata masalah pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan investigasi praperadilan gugur
Jawab:
a. benar
19. Terhadap putusan praperadilan tidak sanggup dimintakan upaya aturan .................
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum
Jawab:
a. benar
20. Hak seorang untuk menerima pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang lantaran ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau lantaran kekeliruan mengenai orangnya atau aturan yang diterapkan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP
Jawab:
c. benar
21. Andi Hamzah mengungkapkan istilah investigasi cepat yang digunakan HIR yaitu ....
a. misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. lichte misdrijven
Jawab:
c. benar
22. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh lantaran semua orang, tanpa diskriminasi, yang melaksanakan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” menyerupai semua orang yang melaksanakan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan sanggup diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro
Jawab:
d. benar
23. Putusan dalam program tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
Jawab:
d. benar
24. Pengembalian benda sitaan dalam program pelanggaran kemudian lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
a. 213
b. 214
c. 215
d. 216
Jawab:
c. benar
25. Pemeriksaan masalah tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar sanggup diputus pada hari itu juga atau mungkin sanggup diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan aturan dalam program investigasi singkat yaitu ....
a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
b. Sifat masalah sederhana
c. Pembuktian dan penerapan aturan mudah
d. Pembuktian aturan sederhana
Jawab:
b. benar
26. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yaitu ....
a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
b. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang menyidik perkara
c. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
d. Hakim
Jawab:
d. benar
27. Dalam hal terdakwa sanggup menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani investigasi di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
a. program investigasi cepat
b. program investigasi singkat
c. program investigasi biasa
d. program masalah pelanggaran kemudian lintas jalan
Jawab:
d. benar
28. Salah satu tahap dalam investigasi sidang yaitu pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak sanggup diterima yaitu ....
a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
b. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
c. Kewenangan mengadili masalah didasarkan pada faktor wilayah aturan suatu pengadilan
d. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
Jawab:
a. benar
29. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat aturan merupakan ....
a. saksi a charge
b. saksi a decharge
c. saksi mahkota
d. kroon getulge
Jawab:
b. benar
30. Hakim memutus masalah berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional yaitu salah satu teori pembuktian, yaitu ....
a. conviction raisonee
b. conviction intime
c. negatief wettelijk bewijstheorie
d. vrije bewijst
Jawab:
a. benar
31. “Hakim dalam waktu bermusyawarah lantaran jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan aturan yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)
Jawab:
b. benar
32. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat
Jawab:
d. benar
33. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan yaitu ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang
Jawab:
a. benar
34. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa lantaran peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan sesudah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang menyidik dan mengadili masalah yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim
Jawab:
c. benar
35. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding berdasarkan ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen
Jawab:
d. benar
36. Tujuan adanya upaya aturan kasasi yaitu .............
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan aturan dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
Jawab:
d. benar
37. Upaya aturan yang hanya sanggup dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya aturan dari kekuasaan Presiden
b. Upaya aturan dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya aturan biasa
d. Upaya aturan luar biasa
Jawab:
d. benar
38. Upaya aturan luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969
Jawab:
a. benar
39. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)
Jawab:
a. benar
40. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Jawab:
d. benar
41. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan forum pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan
Jawab:
d. benar
42. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan pinjaman aturan sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini forum peradilan tidak sanggup mampu bangun diatas kaki sendiri lagi mengakibatkan yaitu keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .................
a. Dipengaruhi oleh tubuh yudikatif
b. Dipengaruhi oleh tubuh legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh tubuh eksekutif
Jawab:
d. benar
43. Yang mengakibatkan pinjaman aturan pada masa orde usang lebih jelek dari pada zaman penjajahan adalah...........
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan forum direktur dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi aturan berdasarkan kekuasaan asing
Jawab:
b. benar
44. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. sistem stelsel pensylvania
b. sistem progresif
c. sistem auburn
d. sistem osborne
Jawab:
d. benar
45. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995
Jawab:
b. benar
Download Soal UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
Soal-soal di atas tidak sanggup Anda copy paste ke dokumen kerja. Namun disini kami telah menyiapkan soal-soal di atas dalam bentuk dokumen pdf yang sanggup Anda unduh eksklusif melalui linkberikut ini.Nah itulah artikel yang sanggup kami bagikan untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet supaya Anda mempunyai persiapan dalam megikuti UAS yang tak usang lagi akan dilaksanakan. Jangan lupa untuk saling membuatkan dengan share artikel ini ke teman-teman kuliah Anda. Jika ada pertanyaan atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar