Soal Ujian Ut Ilmu Komunikasi Isip4212 Pengantar Ilmu Politik Dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Komunikasi ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik dan kunci jawabannya kami bagikan untuk Anda sebagai materi berguru nantinya sebelum kegiatan UAS dilaksanakan. Pada postingan kami sebelumnyapun kami telah menyebarkan Soal UT Ilmu Komunikasi Semester 1 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4221 Pendidikan Agama Islam yang juga harus Anda pelajari lantaran mata kuliah tersebut akan Anda ujiankan juga.
Kita tahu bahwa dalam kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka itu hanya dilaksanakan atau diadakan sebanyak delapan kali saja dalam satu semesternya selama dua bulan. Nah dari delapan kali pertemuan itulah Mahasiswa di tuntut untuk mempelajari semua materi pada modul kuliah. Tentu kalau SKS mata kuliah tersebut besar dan modulnya tebal akan sangat berat sekali untuk teman-teman Mahasiswa dalam mempelajari semuanya dalam waktu singkat.
Soal UT Ilmu Komunikasi Semester 1 Lainnya:
Salah satu hal yang wajib Anda lakukan sebagai seorang Mahasiswa Ut yaitu belajar. Apalagi kita tahu bersama bahwa kegiatan pembelajaran UT itu hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semesternya. Dengan kegiatan pembelajaran tersebut tentu akan kurang untuk mengulas banyaknya materi pada modul. Maka dari itu Anda haruslah berguru mandiri. Nah salah satu hal yang sanggup Anda jadikan materi berguru disini yaitu dengan mempelajari Soal UT.
a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan tunjangan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering dipakai oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. pembagian terstruktur mengenai negara
c. batas negara
d. menentukan pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme gres melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. pemain drama politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, tubuh pembuat undang-undang sebagai prosedur pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara aturan klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam pemikiran Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa insan itu suci
b. seseorang sanggup dipaksa dalam berkeyakinan
c. insan wajib beribadah
d. insan berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi insan di Indonesia merupakan....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, merupakan implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. fasilitas berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik awal keberhasilan usaha terhadap penegakan hak asasi wanita dalam bidang politik terjadi pada dikala perempuan....
a. mendapat penghasilan atau honor yang sepadan
b. mendapat kesempatan dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan ihwal Pilkada yang berlangsung di daerahnya, berdasarkan konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewarganegaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan secara umum dikuasai Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. ditetapkan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang menunjukkan pengenalan dan pemahaman ihwal Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. menunjukkan bunyi dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota forum swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas yaitu kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial gres lantaran gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. pencetus demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen merupakan forum yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini lantaran di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen merupakan forum negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar forum kekuasaan
d. tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu aturan internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak sanggup membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. tanggungjawab politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawab politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan dewan perwakilan rakyat terbatas hanya pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. dewan perwakilan rakyat dan DPD tidak sanggup saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan prosedur checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi kawasan untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang berpengaruh dari pegawanegeri kawasan ihwal otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang tubuh direktur dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh dewan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. dilarang diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. membuat slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang gres lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui undangan inisiatif ihwal hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan ihwal kebijakan tersebut pada pemerintah
b. memeriksa kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibentuk oleh Pertamina
d. memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan tugas yang dimainkan dewan perwakilan rakyat masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi direktur yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi dewan perwakilan rakyat pada masa Demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan kawasan dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak sanggup mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak sanggup dihindari
d. sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia yaitu kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mempengaruhi tubuh yudikatif
d. tubuh yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh tubuh yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 ihwal Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan forum negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, berdasarkan Heywood yaitu ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik sanggup dipakai cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang menyebabkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik sanggup diminimalkan bila acara warga negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, sanggup dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
1)perolehan bunyi yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang sanggup menjaga stabilitas nasional
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Sekian artikel yang sanggup kami ulas terkait Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik dan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk menyebarkan soal ini ke teman-teman Anda yang lain, share artikel ini ke group WA atau share ke sosial media Anda. Iika Anda ingin bertanya atau ingin reques soal-soal yang belum ada pada situs ini, silahkan Anda sampaikan pada kami melalui form Contact, terima kasih.
Kita tahu bahwa dalam kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka itu hanya dilaksanakan atau diadakan sebanyak delapan kali saja dalam satu semesternya selama dua bulan. Nah dari delapan kali pertemuan itulah Mahasiswa di tuntut untuk mempelajari semua materi pada modul kuliah. Tentu kalau SKS mata kuliah tersebut besar dan modulnya tebal akan sangat berat sekali untuk teman-teman Mahasiswa dalam mempelajari semuanya dalam waktu singkat.
Perhatian: Perlu teman-teman Mahasiswa ketahui, bahwa disini kami mengacu pada struktur kurikulum UT terbaru. Makara kalau kemungkinan ada mata kuliah yang tidak ada pada semester yang Anda cari, silahkan Anda cari pada semester lainnya. Atau bisa membuka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi untuk melihat semua soalnya.
Soal UT Ilmu Komunikasi Semester 1 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi ISIP4110 Pengantar Sosiologi
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4221 Pendidikan Agama Islam
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4107 Bahasa Inggris I
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4110 Bahasa Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Komunikasi MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan
Salah satu hal yang wajib Anda lakukan sebagai seorang Mahasiswa Ut yaitu belajar. Apalagi kita tahu bersama bahwa kegiatan pembelajaran UT itu hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semesternya. Dengan kegiatan pembelajaran tersebut tentu akan kurang untuk mengulas banyaknya materi pada modul. Maka dari itu Anda haruslah berguru mandiri. Nah salah satu hal yang sanggup Anda jadikan materi berguru disini yaitu dengan mempelajari Soal UT.
Soal UT Ilmu Komunikasi ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
Semua Soal UT Ilmu Komunikasi yang kami bagikan ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka, dan materi-materinya tida jauh-jauh dari modul kuliah. Dan tentunya semua soal-soal ini telah di pilih dan diprediksi akan keluar pada dikala UAS nantinya. Meski tak sama, namun biasanya materi akan sama, untuk itu buka kembali modul Anda dikala mengulas materi, supaya pemahaman Anda semakin mendalam.Soal UT ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
1. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan tunjangan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering dipakai oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. pembagian terstruktur mengenai negara
c. batas negara
d. menentukan pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme gres melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. pemain drama politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, tubuh pembuat undang-undang sebagai prosedur pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara aturan klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam pemikiran Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa insan itu suci
b. seseorang sanggup dipaksa dalam berkeyakinan
c. insan wajib beribadah
d. insan berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi insan di Indonesia merupakan....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, merupakan implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. fasilitas berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik awal keberhasilan usaha terhadap penegakan hak asasi wanita dalam bidang politik terjadi pada dikala perempuan....
a. mendapat penghasilan atau honor yang sepadan
b. mendapat kesempatan dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan ihwal Pilkada yang berlangsung di daerahnya, berdasarkan konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewarganegaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan secara umum dikuasai Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. ditetapkan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang menunjukkan pengenalan dan pemahaman ihwal Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. menunjukkan bunyi dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota forum swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas yaitu kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial gres lantaran gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. pencetus demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen merupakan forum yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini lantaran di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen merupakan forum negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar forum kekuasaan
d. tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu aturan internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak sanggup membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. tanggungjawab politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawab politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan dewan perwakilan rakyat terbatas hanya pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. dewan perwakilan rakyat dan DPD tidak sanggup saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan prosedur checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi kawasan untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang berpengaruh dari pegawanegeri kawasan ihwal otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang tubuh direktur dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh dewan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. dilarang diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. membuat slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang gres lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui undangan inisiatif ihwal hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan ihwal kebijakan tersebut pada pemerintah
b. memeriksa kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibentuk oleh Pertamina
d. memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan tugas yang dimainkan dewan perwakilan rakyat masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi direktur yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi dewan perwakilan rakyat pada masa Demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan kawasan dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak sanggup mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak sanggup dihindari
d. sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia yaitu kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mempengaruhi tubuh yudikatif
d. tubuh yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh tubuh yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 ihwal Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan forum negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, berdasarkan Heywood yaitu ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik sanggup dipakai cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang menyebabkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik sanggup diminimalkan bila acara warga negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, sanggup dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
1)perolehan bunyi yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang sanggup menjaga stabilitas nasional
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Komentar
Posting Komentar