Soal Ujian Ut Ilmu Manajemen Negara Adpu4440 Manajemen Pemerintahan Kawasan Dilengkapi Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah tersedia dengan kunci jawabannya kami bagikan untuk teman-teman UT jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tak usang lagi akan mengikuti Ujian Akhir Semester. Pada postingan kami yang lalu, kami telah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4335 Administrasi Pertanahan.
Soal UT yang kami bagikan ini bersumber dari modul-modul kuliah. Kaprikornus sangat cocok sekali untuk Anda pelajari. Soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan yang telah di prediksi akan keluar pada dikala UAS nantinya.
Mempelajari Soal UAS UT ini akan jauh lebih efektif ketimbang Anda harus membaca keseluruhan bahan pada modul Anda. Hal tersebut hanya akan menghabiskan banyak waktu Anda saja. Namun dengan soal-soal ini Anda akan gampang memahaminya, tak banyak waktu Anda terbuang.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 Lainnya:
Dan tak sedikit dari mereka berhasil mendapat nilai terbaiknya sesudah mempelajari Soal UT Ilmu Administrasi Negara ini. Untuk itu kini giliran Anda yang membuktikannya.
A. sentralisasi
B. dekonsentrasi
C. desentralisasi
D. medebewind
Jawab:
C. benar, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan politik dan manajemen pada jenjang pemerintahan yang lebih rendah
2. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka anutan rumah tangga yang dipakai ....
A. formal
B. riil
C. materiil
D. self government
Jawab:
C. benar, dalam anutan rumah tangga ini, pembagian kewenangan diperinci
3. Jika menteri memutuskan suatu wilayah kerja pejabatnya di kawasan dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan kawasan yang dipakai ialah ...
A. sistem fungsional
B. sistem prefektur
C. desentralisasi jabatan
D. desentralisasi fungsional
Jawab:
A. benar, dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala instansi vertikal di wilayah manajemen untuk memperlihatkan pelayanan di bidangnya secara fungsional dalam rangka dekonsentrasi
4. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kawasan yang berbentuk kawasan manajemen ialah ...
A. afdeling
B. gewest
C. gemeente
D. plaatselijke
Jawab:
A. benar, merupakan kawasan administrasi
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah manajemen dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A. provinsi
B. kabupaten
C. kotamadya
D. kecamatan
Jawab:
D. benar, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 kecamatan hanya melaksanakan kebijakan manajemen dari pemerintah pusat
6. Susunan Dalam organisasi pemerintahan kawasan antara lain mencakup ....
A. provinsi
B. kabupaten/kota
C. desa
D. kepala daerah
Jawab:
D. benar, kepala kawasan merupakan susunan dalam
7. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ialah ...
A. akuntabilitas
B. eksternalitas
C. concurrent
D. efisien
Jawab:
B. benar, eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan
8. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang dipakai ialah ....
A. ultra vires doctrine
B. materiele huishoudings
C. formele huishoudings
D. generale competence
Jawab:
D. benar, pada cara ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada kawasan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya
9. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A. mengangkat duta dan konsul
B. memberi gelar dan tanda jasa
C. memutuskan peraturan pemerintah
D. memberi grasi, amnesti, pembatalan dan rehabilitasi
Jawab:
C. benar, merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan
10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi ialah menimbulkan provinsi sebagai ...
A. wilayah administrasi
B. kawasan otonom
C. local self government
D. local state and self government
Jawab:
D. benar,merupakan implikasi dari penerapan asas dekonsentrasi dan desentralisasi
11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara aneka macam aturan, maka pendekatan koordinasi yang dipakai ialah ...
A. formal
B. struktural
C. fungsional
D. operasional
Jawab:
A. benar, merupakan pendekatan dalam koordinasi yang menuntut keterkaitan dan konsistensi antara aneka macam peraturan
12. Pinjaman jangka pendek kawasan dipakai untuk...
A. pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawab:
C. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
13. Keuangan kawasan harus dikelola secara tertib. Maksudnya ialah bahwa pengelolaan keuangan kawasan ...
A. berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat susukan isu seluas-luasnya wacana keuangan daerah
B. berprinsip sempurna waktu dan sempurna guna yang didukung dengan bukti manajemen yang sanggup dipertanggungjawabkan
C. mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari prinsip tertib dalam pengelolaan keuangan daerah
14. Anggaran kawasan mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya ialah bahwa anggaran kawasan ...
A. menjadi pedoman bagi pemerintah kawasan dalam merencanakan acara pada tahun yang bersangkutan
B. menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. merupakan alat untuk memelihara keseimbangan mendasar ekonomi daerah
D. merupakan alat untuk membuat lapangan kerja
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari fungsi otorisasi anggaran
15. Hak pemerintah kawasan yang diakui sebagai penambah kekayaan higienis merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pengeluaran daerah
Jawab:
B. benar, pendapatan kawasan merupakan hak kawasan sebagai penambah kekayaan bersih
16. Kewajiban pemerintah kawasan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan higienis dalam suatu periode tahun anggaran ialah ...
A. pengeluaran daerah
B. belanja daerah
C. pembiayaan daerah
D. belanja langsung
Jawab:
B. benar, merupakan belanja daerah
17. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pembiayaan daerah
D. penerimaan pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan penerimaan pembiayaan daerah
18. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan kawasan wacana APBD bersama kepala kawasan ialah fungsi ...
A. anggaran
B. legislasi
C. kontrol
D. interplasi
Jawab:
A. benar, merupakan fungsi DPRD membentuk Perda wacana APBD bersama kepala daerah
19. Unsur staf yang membantu kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ....
A. sekretariat daerah
B. tubuh daerah
C. kantor daerah
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, sekretariat kawasan merupakan unsur staf
20. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati
Jawab:
D. benar, bupati memutuskan deretan tingkat kabupaten
21. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat mempunyai karakteristik ...
A. disediakan oleh forum privat
B. disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. semua orang sanggup memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawab:
B. benar, merupakan ciri barang/jasa sektor publik dan privat
22. Pengawasan terhadap pemerintah kawasan berupa pembatalan suatu peraturan kawasan merupakan pengawasan ...
A. hierarki
B. fungsional
C. preventif
D. represif
Jawab:
D. benar, merupakan pengawasan sesudah terjadi penyimpangan
23. Hubungan pemerintah kawasan dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif
Jawab:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah kawasan dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif merupakan sifat relasi negara serpihan dengan negara federal
24. Urgensi pembentukan pemerintahan kawasan antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. membuat manajemen pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemerintah Daerah ialah mendekatkan pelayanan, membuat manajemen yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa
25. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang dipakai pada penyelenggaraan pemerintahan kawasan provinsi, kabupaten/kota ialah ....
1. otonomi
2. dekonsentrasi
3. medebewind
Jawab:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang dipakai ialah otonomi dan medebewind, bukan dekonsentrasi
26. Prinsip relasi pusat dan kawasan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis
Jawab:
1 dan 2 benar
Prinsip relasi pusat – kawasan dalam NKRI ialah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis
27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja kawasan ialah ...
1. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
2. planning kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri
Jawab:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain planning kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD
28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kawasan berisi wacana ...
1. sasaran
2. program
3. kegiatan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD mengenai sasaran, program, dan kegiatan
29. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kawasan menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang dipakai bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan kawasan ialah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak
30. Bukti transaksi yang dipakai dalam mekanisme akuntansi penerimaan kas keuangan kawasan meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan kawasan ialah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan
31. Rancangan peraturan kawasan wacana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas
Jawab:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak berisi akuntansi kas
32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala kawasan antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. memutuskan Perda yang telah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan acara instansi vertikal di daerah
Jawab:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala kawasan antara lain mengajukan rancangan Perda dan memutuskan Perda sesudah disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan acara instansi vertikal
33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan acara pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat ialah mengoordinasikan acara pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sanggup dilakukan dengan cara ...
1. kiprah pembantuan kepada kawasan atau desa
2. dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal
Jawab:
2 dan 3 benar
Cara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ialah kiprah pembantuan dan dekonsentrasi, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal
35. Sistem manajemen kepegawaian kawasan antara lain mencakup ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian
36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat
37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah kawasan ialah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD
Jawab:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemerintah Daerah antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA
38. Faktor yang sanggup mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kawasan antara lain ...
1. dukungan forum eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain dukungan forum eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan
39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah kawasan selama proses implementasi kebijakan ialah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP
Jawab:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ialah kepala kawasan dan BPKP, bukan DPRD
40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan kawasan antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas dekonsentrasi
3. pelaksanaan kiprah pembantuan
Jawab:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan dekonsentrasi
41. Fungsi utama pemerintah kawasan adalah...
1. public services
2. protective
3. development for economic growth
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Fungsi utama pemerintah kawasan pelayanan, proteksi dan pembangunan
42. Langkah yang sanggup ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain ...
1. menyederhanakan sistem dan proseur kerja
2. mengurangi pengisian formulir
3. memperpendek jalur birokrasi
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Langkah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain menyederhanakan sistem dan mekanisme kerja, mengurangi pengisian formulir dan memperpendek jalur birokrasi
43. DPRD melaksanakan pengawasan politik melalui...
1. kunjungan kerja
2. dengar pendapat
3. pelayanan publik
Jawab:
2 dan 3 benar
Mekanisme pelaksanaan pengawasan politik oleh DPRD antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja dan dengar pendapat sedangkan pelayanan publik merupakan kiprah utama pemerintah daerah
44. Pengawasan masyarakat dalam bentuk informal disalurkan melalui ....
1. organisasi kemasyarakatan
2. forum perwakilan
3. asosiasi kepentingan
Jawab:
1 dan 3 benar
Organisasi kemasyarakatan dan asosiasi kepentingan merupakan wasmas informal sedangkan forum perwakilan merupakan wasmas formal
45. Fungsi manajemen dari Mahkamah Agung ialah fungsi di bidang ...
1. toeziende functie
2. regelende functie
3. advieserende functie
Jawab:
2 dan 3 benar
Toeziende dan regelende functie merupakan fungsi manajemen MA sedangkan advieserende merupakan fungsi ketatanegaraan MA
Sekian artikel yang sanggup kami sampaikan pada Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah dilengkapi Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk menyebarkan artikel ini pada teman-teman Anda yang lainnya dengan cara share artikel ini ke sosial media Anda. Pertanyaan, saran atau reques soal, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact terima kasih.
Soal UT yang kami bagikan ini bersumber dari modul-modul kuliah. Kaprikornus sangat cocok sekali untuk Anda pelajari. Soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan yang telah di prediksi akan keluar pada dikala UAS nantinya.
Mempelajari Soal UAS UT ini akan jauh lebih efektif ketimbang Anda harus membaca keseluruhan bahan pada modul Anda. Hal tersebut hanya akan menghabiskan banyak waktu Anda saja. Namun dengan soal-soal ini Anda akan gampang memahaminya, tak banyak waktu Anda terbuang.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi kalau mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan sajian search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4335 Administrasi Pertanahan
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4334 Kepemimpinan
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4216 Metode Penelitian Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4337 Usaha-usaha Milik Negara & Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4442 Sistem Informasi Manajemen
Dan tak sedikit dari mereka berhasil mendapat nilai terbaiknya sesudah mempelajari Soal UT Ilmu Administrasi Negara ini. Untuk itu kini giliran Anda yang membuktikannya.
Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pemerintahan Daerah
Soal-soal ini sanggup Anda pelajari melalui smartphone Anda, kami tak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Kaprikornus sanggup Anda pelajari dimanapun dan kapanpun.Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 dilengkapi Kunci Jawaban
1. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan manajemen pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...A. sentralisasi
B. dekonsentrasi
C. desentralisasi
D. medebewind
Jawab:
C. benar, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan politik dan manajemen pada jenjang pemerintahan yang lebih rendah
2. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka anutan rumah tangga yang dipakai ....
A. formal
B. riil
C. materiil
D. self government
Jawab:
C. benar, dalam anutan rumah tangga ini, pembagian kewenangan diperinci
3. Jika menteri memutuskan suatu wilayah kerja pejabatnya di kawasan dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan kawasan yang dipakai ialah ...
A. sistem fungsional
B. sistem prefektur
C. desentralisasi jabatan
D. desentralisasi fungsional
Jawab:
A. benar, dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala instansi vertikal di wilayah manajemen untuk memperlihatkan pelayanan di bidangnya secara fungsional dalam rangka dekonsentrasi
4. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kawasan yang berbentuk kawasan manajemen ialah ...
A. afdeling
B. gewest
C. gemeente
D. plaatselijke
Jawab:
A. benar, merupakan kawasan administrasi
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah manajemen dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A. provinsi
B. kabupaten
C. kotamadya
D. kecamatan
Jawab:
D. benar, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 kecamatan hanya melaksanakan kebijakan manajemen dari pemerintah pusat
6. Susunan Dalam organisasi pemerintahan kawasan antara lain mencakup ....
A. provinsi
B. kabupaten/kota
C. desa
D. kepala daerah
Jawab:
D. benar, kepala kawasan merupakan susunan dalam
7. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ialah ...
A. akuntabilitas
B. eksternalitas
C. concurrent
D. efisien
Jawab:
B. benar, eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan
8. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang dipakai ialah ....
A. ultra vires doctrine
B. materiele huishoudings
C. formele huishoudings
D. generale competence
Jawab:
D. benar, pada cara ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada kawasan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya
9. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A. mengangkat duta dan konsul
B. memberi gelar dan tanda jasa
C. memutuskan peraturan pemerintah
D. memberi grasi, amnesti, pembatalan dan rehabilitasi
Jawab:
C. benar, merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan
10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi ialah menimbulkan provinsi sebagai ...
A. wilayah administrasi
B. kawasan otonom
C. local self government
D. local state and self government
Jawab:
D. benar,merupakan implikasi dari penerapan asas dekonsentrasi dan desentralisasi
11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara aneka macam aturan, maka pendekatan koordinasi yang dipakai ialah ...
A. formal
B. struktural
C. fungsional
D. operasional
Jawab:
A. benar, merupakan pendekatan dalam koordinasi yang menuntut keterkaitan dan konsistensi antara aneka macam peraturan
12. Pinjaman jangka pendek kawasan dipakai untuk...
A. pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawab:
C. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
13. Keuangan kawasan harus dikelola secara tertib. Maksudnya ialah bahwa pengelolaan keuangan kawasan ...
A. berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat susukan isu seluas-luasnya wacana keuangan daerah
B. berprinsip sempurna waktu dan sempurna guna yang didukung dengan bukti manajemen yang sanggup dipertanggungjawabkan
C. mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari prinsip tertib dalam pengelolaan keuangan daerah
14. Anggaran kawasan mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya ialah bahwa anggaran kawasan ...
A. menjadi pedoman bagi pemerintah kawasan dalam merencanakan acara pada tahun yang bersangkutan
B. menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. merupakan alat untuk memelihara keseimbangan mendasar ekonomi daerah
D. merupakan alat untuk membuat lapangan kerja
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari fungsi otorisasi anggaran
15. Hak pemerintah kawasan yang diakui sebagai penambah kekayaan higienis merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pengeluaran daerah
Jawab:
B. benar, pendapatan kawasan merupakan hak kawasan sebagai penambah kekayaan bersih
16. Kewajiban pemerintah kawasan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan higienis dalam suatu periode tahun anggaran ialah ...
A. pengeluaran daerah
B. belanja daerah
C. pembiayaan daerah
D. belanja langsung
Jawab:
B. benar, merupakan belanja daerah
17. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pembiayaan daerah
D. penerimaan pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan penerimaan pembiayaan daerah
18. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan kawasan wacana APBD bersama kepala kawasan ialah fungsi ...
A. anggaran
B. legislasi
C. kontrol
D. interplasi
Jawab:
A. benar, merupakan fungsi DPRD membentuk Perda wacana APBD bersama kepala daerah
19. Unsur staf yang membantu kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ....
A. sekretariat daerah
B. tubuh daerah
C. kantor daerah
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, sekretariat kawasan merupakan unsur staf
20. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati
Jawab:
D. benar, bupati memutuskan deretan tingkat kabupaten
21. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat mempunyai karakteristik ...
A. disediakan oleh forum privat
B. disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. semua orang sanggup memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawab:
B. benar, merupakan ciri barang/jasa sektor publik dan privat
22. Pengawasan terhadap pemerintah kawasan berupa pembatalan suatu peraturan kawasan merupakan pengawasan ...
A. hierarki
B. fungsional
C. preventif
D. represif
Jawab:
D. benar, merupakan pengawasan sesudah terjadi penyimpangan
23. Hubungan pemerintah kawasan dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif
Jawab:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah kawasan dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif merupakan sifat relasi negara serpihan dengan negara federal
24. Urgensi pembentukan pemerintahan kawasan antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. membuat manajemen pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemerintah Daerah ialah mendekatkan pelayanan, membuat manajemen yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa
25. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang dipakai pada penyelenggaraan pemerintahan kawasan provinsi, kabupaten/kota ialah ....
1. otonomi
2. dekonsentrasi
3. medebewind
Jawab:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang dipakai ialah otonomi dan medebewind, bukan dekonsentrasi
26. Prinsip relasi pusat dan kawasan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis
Jawab:
1 dan 2 benar
Prinsip relasi pusat – kawasan dalam NKRI ialah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis
27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja kawasan ialah ...
1. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
2. planning kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri
Jawab:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain planning kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD
28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kawasan berisi wacana ...
1. sasaran
2. program
3. kegiatan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD mengenai sasaran, program, dan kegiatan
29. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kawasan menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang dipakai bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan kawasan ialah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak
30. Bukti transaksi yang dipakai dalam mekanisme akuntansi penerimaan kas keuangan kawasan meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan kawasan ialah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan
31. Rancangan peraturan kawasan wacana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas
Jawab:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak berisi akuntansi kas
32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala kawasan antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. memutuskan Perda yang telah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan acara instansi vertikal di daerah
Jawab:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala kawasan antara lain mengajukan rancangan Perda dan memutuskan Perda sesudah disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan acara instansi vertikal
33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan acara pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat ialah mengoordinasikan acara pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sanggup dilakukan dengan cara ...
1. kiprah pembantuan kepada kawasan atau desa
2. dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal
Jawab:
2 dan 3 benar
Cara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ialah kiprah pembantuan dan dekonsentrasi, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal
35. Sistem manajemen kepegawaian kawasan antara lain mencakup ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian
36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat
37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah kawasan ialah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD
Jawab:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemerintah Daerah antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA
38. Faktor yang sanggup mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kawasan antara lain ...
1. dukungan forum eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain dukungan forum eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan
39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah kawasan selama proses implementasi kebijakan ialah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP
Jawab:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ialah kepala kawasan dan BPKP, bukan DPRD
40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan kawasan antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas dekonsentrasi
3. pelaksanaan kiprah pembantuan
Jawab:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan dekonsentrasi
41. Fungsi utama pemerintah kawasan adalah...
1. public services
2. protective
3. development for economic growth
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Fungsi utama pemerintah kawasan pelayanan, proteksi dan pembangunan
42. Langkah yang sanggup ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain ...
1. menyederhanakan sistem dan proseur kerja
2. mengurangi pengisian formulir
3. memperpendek jalur birokrasi
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Langkah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain menyederhanakan sistem dan mekanisme kerja, mengurangi pengisian formulir dan memperpendek jalur birokrasi
43. DPRD melaksanakan pengawasan politik melalui...
1. kunjungan kerja
2. dengar pendapat
3. pelayanan publik
Jawab:
2 dan 3 benar
Mekanisme pelaksanaan pengawasan politik oleh DPRD antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja dan dengar pendapat sedangkan pelayanan publik merupakan kiprah utama pemerintah daerah
44. Pengawasan masyarakat dalam bentuk informal disalurkan melalui ....
1. organisasi kemasyarakatan
2. forum perwakilan
3. asosiasi kepentingan
Jawab:
1 dan 3 benar
Organisasi kemasyarakatan dan asosiasi kepentingan merupakan wasmas informal sedangkan forum perwakilan merupakan wasmas formal
45. Fungsi manajemen dari Mahkamah Agung ialah fungsi di bidang ...
1. toeziende functie
2. regelende functie
3. advieserende functie
Jawab:
2 dan 3 benar
Toeziende dan regelende functie merupakan fungsi manajemen MA sedangkan advieserende merupakan fungsi ketatanegaraan MA
Download Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pemerintahan Daerah
Soal-soal di atas telah di sediakan atau di siapkan dalam bentuk file dokumen PDF yang mana sanggup Anda unduh pribadi melalui link berikut ini.Sekian artikel yang sanggup kami sampaikan pada Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah dilengkapi Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk menyebarkan artikel ini pada teman-teman Anda yang lainnya dengan cara share artikel ini ke sosial media Anda. Pertanyaan, saran atau reques soal, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact terima kasih.
Komentar
Posting Komentar