Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Ekma4214 Administrasi Sumber Daya Insan Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia lengkap dengan kunci jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan yang dikala ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada artikel yang lalu, kami telah membuatkan Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik yang juga bisa Anda pelajari.
Kita tahu bahwa tak usang lagi aktivitas Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Dan tentunya kami sangat tahu bahwa Anda sangat mengharapkan mendapatkan nilai yang cantik dan bisa lulus dengan predikat nilai bagus. Namun tentunya semua itu perlu kerja keras, kerja keras disini maksudnya ialah Anda harus mempersiapkan diri Anda, dengan berguru yang giat.
Tak cukup jikalau Anda hanya mengandalkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor Anda saja, alasannya yakni nilai tersebut tidak menjadi pola untuk mendapatkan nilai bagus. Karena nilai selesai di ambil dari beberapa nilai, nah salah satunya ialah nilai UAS. Untuk itu belajarlah dengan ulet untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi UAS nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
Maka dari itu Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Walaupun sesibuk apapun Anda, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak belajar. Nah salah satu hal yang bisa Anda gunakan untuk materi berguru ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan aktivitas pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau kawasan otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan kawasan sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan kawasan hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai yakni …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas, maka aliran rumah tangga yang dipakai yakni …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di kawasan secara operasional yakni …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah kawasan mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kawasan yang dipakai yakni model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah kawasan mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan kawasan ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan kawasan ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah kawasan sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah kawasan yakni …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi kawasan pada pemerintah kawasan yakni …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi yakni …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil kawasan dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, honor dan tunjangan pegawai negeri sipil kawasan bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah biar bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat kawasan provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan kawasan yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, jikalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yakni …
A. mengumpulkan system gosip akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional wacana pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk menciptakan peraturan kawasan bersama kepala kawasan merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk menciptakan Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas problem besar yang akan diputuskan DPRD yakni ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas problem yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati budbahasa dan moral anggota DPRD
C. memperlihatkan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. memperlihatkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain yakni ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. proteksi dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik ibarat pencemaran yakni metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya yakni ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning semula
B. memperlihatkan proteksi bagi yang tidak salah
C. membimbing biar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan kawasan antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK yakni ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yakni ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat yakni ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah spesial Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jikalau balasan 1 dan 2 benar
B. jikalau balasan 1 dan 3 benar
C. jikalau balasan 2 dan 3 benar
D. jikalau balasan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kawasan dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah kawasan kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah kawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan kawasan dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah kawasan antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang taktik organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang taktik organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian kawasan mencakup ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian kawasan bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan kawasan yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan kawasan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah kawasan mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan kawasan dan anggaran kawasan tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk membuatkan pada yang lainnya dengan cara share ke media umum atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.
Kita tahu bahwa tak usang lagi aktivitas Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Dan tentunya kami sangat tahu bahwa Anda sangat mengharapkan mendapatkan nilai yang cantik dan bisa lulus dengan predikat nilai bagus. Namun tentunya semua itu perlu kerja keras, kerja keras disini maksudnya ialah Anda harus mempersiapkan diri Anda, dengan berguru yang giat.
Tak cukup jikalau Anda hanya mengandalkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor Anda saja, alasannya yakni nilai tersebut tidak menjadi pola untuk mendapatkan nilai bagus. Karena nilai selesai di ambil dari beberapa nilai, nah salah satunya ialah nilai UAS. Untuk itu belajarlah dengan ulet untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi UAS nantinya.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jikalau mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan sajian search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4427 Sosiologi Pemerintahan
Maka dari itu Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Walaupun sesibuk apapun Anda, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak belajar. Nah salah satu hal yang bisa Anda gunakan untuk materi berguru ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Dengan mempelajari Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda ibarat ini akan sangat efektif sekali untuk Anda. Dengan mempelajari soal-soal yang sudah dilengkapi dengan kunci balasan ibarat ini, Anda akan lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Dan soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka, yang tentunya ini merupakan soal-soal prediksi dari Dosen yang memang mengampuh mata kuliah tersebut.Soal UT EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Jika pemerintahan kawasan diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan kawasan yakni …A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan aktivitas pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau kawasan otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan kawasan sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan kawasan hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai yakni …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas, maka aliran rumah tangga yang dipakai yakni …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di kawasan secara operasional yakni …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah kawasan mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kawasan yang dipakai yakni model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah kawasan mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan kawasan ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan kawasan ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah kawasan sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah kawasan yakni …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi kawasan pada pemerintah kawasan yakni …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi yakni …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil kawasan dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, honor dan tunjangan pegawai negeri sipil kawasan bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah biar bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat kawasan provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan kawasan yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, jikalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yakni …
A. mengumpulkan system gosip akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional wacana pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk menciptakan peraturan kawasan bersama kepala kawasan merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk menciptakan Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas problem besar yang akan diputuskan DPRD yakni ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas problem yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati budbahasa dan moral anggota DPRD
C. memperlihatkan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. memperlihatkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain yakni ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. proteksi dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik ibarat pencemaran yakni metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya yakni ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning semula
B. memperlihatkan proteksi bagi yang tidak salah
C. membimbing biar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan kawasan antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK yakni ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yakni ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat yakni ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah spesial Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jikalau balasan 1 dan 2 benar
B. jikalau balasan 1 dan 3 benar
C. jikalau balasan 2 dan 3 benar
D. jikalau balasan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kawasan dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah kawasan kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah kawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan kawasan dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah kawasan antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang taktik organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang taktik organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian kawasan mencakup ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian kawasan bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan kawasan yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan kawasan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah kawasan mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan kawasan dan anggaran kawasan tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Kami telah menyiapkan soal-soal di atas dalam bentuk file dokumen pdf, jadi Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy paste soalnya. Nah silahkan Anda download melalui link berikut ini.Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk membuatkan pada yang lainnya dengan cara share ke media umum atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar